TEMPO.CO, Badung - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan transisi energi secara bertahap bakal menghemat subsidi sebesar Rp 45 triliun hingga Rp 90 triliun per tahun.
Hal itu disampaikan Luhut ketika ditemui di sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2, di Badung, Bali, Senin, 1 September 2024.
Adapun tahapan-tahapan transisi energi tersebut meliputi penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Luhut mengklaim penggunaan EV bisa menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan untuk menjadi subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Itu (Rp 45 triliun - Rp 90 triliun) angka yang sangat besar dan kita bisa gunakan untuk kepentingan yang lebih banyak lagi ke depan," katanya seperti dikutip dari Antara.
Selama ini, kata Luhut, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 38 triliun untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi udara. Sedangkan lewat transisi energi, menurut dia, pemerintah dapat mengatasi permasalahan polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta.
“Kita juga belajar dari Cina yang mereka juga berhasil dalam (mengatasi masalah) polusi udara ini,” ucap Luhut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan alokasi anggaran ketahanan energi yang disiapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp 421,7 triliun.
Anggaran itu bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Adapun dalam RAPBN 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp 394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp 334,8 triliun.
Sedangkan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 394,3 triliun digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah sekaligus memastikan ketepatan sasaran program. Sri Mulyani menyebutkan subsidi energi bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta transisi energi yang efisien dan adil.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Wacana Pembatasan BBM Subsidi Belum Dibahas
