Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin Sebut Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Berkembang Pesat

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini, kata dia, bisa dilihat dari bervariasinya produk keuangan berbasis syariah yang bisa dinikmati masyarakat.  Mulai dari obligasi syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan usaha berbasis syariah.

Selain bervariasinya produk keuangan berbasis syariah, Ma'ruf berujar perkembangan ekonomi keuangan syariah juga ditandai dengan peningkatan aset lembaga keuangan syariah. "Aset pasar modal syariah mencapai hampir 20  persen dari total aset pasar modal nasional," kata Ma'ruf dalam pidantonya di acara Sharia Economics and Finance International Seminar, Selasa, 2 September 2024. 

Ma'ruf juga mengatakan ekonomi dan keuangan syariah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebab, menurut Ma'ruf, ekonomi dan keuangan syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan, dan dapat diterima semua kalangan. Karena itu, pemerintah terus memacu perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan infrastruktur dan ekosistem.

Ma'ruf menuturkan, program ekonomi syariah tidak hanya bergulir di tingkat pusat tetapi daerah. Sejak 2020, pemerintah juga mengembangkan fokusnya terhadap sektor ekonomi ini. Semula, Ma'ruf berujar, pengembangan ekonomi syariah hanya difokuskan pada sektor keuangan tapi kemudian dibagi menjadi empat fokus yang terdiri dari industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, serta pengembangan bisnis dan pengembangan pengusaha syariah.

"Ekonomi dan keuangan syariah menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai program utama pada tranformasi ekonomi berbasis produktivitas. Ia berharap hal itu menujadi landasan kuat bagi keberlanjutan ekonomi dan keuangan syariah pada pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pasalnya, menurut Ma'ruf, masa depan ekonomi dan keuangan syariah cukup menjanjikan dalam memperbesar kapasitas naional. Ia memperkirakan, pada 2030 kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional bisa mencapai US$ 10 miliar atau setara 1,5 persen PDB nasional.

"Ekonomi syariah di masa depan akan semakin kencang seiring perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonoi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan," kata dia.

Pilihan Editor: Hampir Dua Tahun Vakum, KA Mutiara Timur Rute Surabaya-Banyuwangi Kembali Beroperasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

6 jam lalu

Acara peluncuran Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040' pada 16 September 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

Australia dan Indoensia memperkenalkan strategi jalur praktis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

1 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Komprehensif kedua negara


Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

1 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan kemeja pada sebuah konveksi kawasan Pusat Industri Kecil Penggilingan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Dari sisi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertumbuhan kredit mencapai 7,59 persen yoy pada Juli 2023, terutama ditopang oleh segmen mikro. Tempo/Tony Hartawan
Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

Credit scoring adalah metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit UMKM.


Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


5 Negara Termiskin di Asia Tenggara Berdasarkan PDB per Kapita 2024, Ada Indonesia?

3 hari lalu

Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images
5 Negara Termiskin di Asia Tenggara Berdasarkan PDB per Kapita 2024, Ada Indonesia?

Ini dia deretan negara di Asia Tenggara dengan PDB per kapita terendah pada April 2024 menurut data IMF. Indonesia ada diurutan ke-7.


Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

3 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

Sejak 2022 hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik pajak ekonomi digital mencapai Rp 27,5 triliun. Sumbernya dari lokapasar, krripto, pinjol hingga dari sistem informasi pengelolaan pajak atau SIPP


Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

4 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam acara Penganugerahan Paritrana Award 2024 di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Dok. Info
Wapres Maruf Amin Berikan Paritrana Award, Harapkan Angka Universal Coverage Jamsostek Terus Meningkat

Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraan Paritrana Award, capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan.


Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin saat memimpin sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. memberikan enam pesan atau peringatan kepada para menteri atau pejabat setingkat menteri. TEMPO/Subekti.
Jokowi-Ma'ruf Amin akan Gelar Sidang Kabinet Terakhir di IKN Besok

Jokowi, Ma'ruf Amin, menteri serta kepala lembaga negara diagendakan hadir pada Sidang Kabinet terakhir di IKN.


Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

5 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Akan Keluarkan PP Potong Gaji Pekerja untuk Program Pensiun Tambahan, Apa Kata OJK?

Pemerintah melalui OJK akan mengeluarkan aturan baru soal pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan wajib. Untuk apa?