Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Impor Ilegal Belum Efektif, Hippindo Minta Fokus Sasar Barang Murah

image-gnews
Petugas tengah menata produk produk selundupan dari luar negeri yang siap di musnahkan di Kementerian Pergadangan, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal kembali menemukan barang tidak sesuai senilai Rp20 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas tengah menata produk produk selundupan dari luar negeri yang siap di musnahkan di Kementerian Pergadangan, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal kembali menemukan barang tidak sesuai senilai Rp20 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kinerja Satgas pengawasan impor ilegal belum efektif. Asosiasi ini meminta Satgas memfokuskan sasaran pengawasan ke barang-barang impor berharga miring di paaran.

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Satgas ini, tapi memang dampaknya belum terlalu dirasakan karena kita masih melihat banyak sekali produk-produk yang masuknya lewat jalur ilegal,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sejak dibentuk pada Kamis, 18 Juli 2024, Satgas telah tiga kali mengadakan ekspose temuan barang-barang impor ilegal, yakni Cengkareng, Jakarta Utara; Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi; dan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, menurut Haryanto, sampai saat ini barang-barang impor ilegal itu masih dengan mudah dijual di pasar, baik daring maupun luring.

Untuk mengatasi masalah ini, Haryanto mengusulkan Satgas memisahkan jenis-jenis produk impor yang menjadi sasaran pengawasan karena dinilai menganggu industri dalam negeri. Menurut dia, barang-barang impor yang seharusnya diawasi satgas adalah barang-barang murah yang harga ritelnya untuk pakaian dan alas kaki di bawah Rp 200 ribu.

Sedangkan jenama global (global brands) dengan harga di atas Rp 300 ribu, menurut Haryanto, tak boleh terkena dampaknya karena bukan merupakan pesaing produk-produk dalam negeri. Dia mengatakan, jenama global justru harus didukung pemerintah agar harganya bersaing dengan merek yang sama di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sehingga masyarakat Indonesia belanja di Indonesia saja, termasuk turis. Sayang kalau mereka belanjanya malah di luar negeri,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengumpamakan impor ilegal yang masuk dalam underground economy atau ekonomi bawah tanah seperti kuman. Musababnya, setelah Satgas Impor Ilegal memberantasnya, ekonomi bawah tanah itu justru menjadi semakin kuat.

“Selesai Satgas tambah kuat dia, tambah canggih. Bukan hilang. Dimatikan tambah kuat lagi,” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Ungkap Cukai Minuman Berpemanis Tetap Jalan Tahun Depan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bongsornya Kabinet Prabowo-Gibran: Revisi UU Kementerian Negara Hingga Bebani APBN

1 jam lalu

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian di kabinet tak dibatasi.
Bongsornya Kabinet Prabowo-Gibran: Revisi UU Kementerian Negara Hingga Bebani APBN

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas membenarkan ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri di kabinet Prabowo akan menjadi 44 orang.


Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

19 jam lalu

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira usai diskusi mengenai hasil survei persepsi publik terhadap JETP di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2023.  TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Celios Nilai Kebijakan Pemerintah Soal Ekspor Pasir Laut Kuno

Pendapat ekonom mengenai ekspor pasir laut yang tidak sepadan dengan kerugiannya.


BPOM Setujui Impor Vaksin Mpox, Sudah Tersedia 2 Ribu Dosis Lebih

20 jam lalu

An illustration of a monkeypox vaccine. (ANTARA/Shutterstock/am/rst)
BPOM Setujui Impor Vaksin Mpox, Sudah Tersedia 2 Ribu Dosis Lebih

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemerintah tak hanya mengimpor vaksin itu.


Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

23 jam lalu

Kementerian Perindustrian menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri. Foto. TEMPO/Hariandi Hafid
Zulhas Sebut Kakao Bakal jadi Komoditas Andalan Prabowo

Mendag Zulhas menyebut industri kakao dan cokelat akan menjadi andalan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa?


Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

1 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

Walhi membeberkan sejumlah dampak negatif yang timbul dari ekspor pasir laut. Apa saja?


PON Aceh Sumut Baru Dibuka, Kenapa Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Pengawalan Libatkan Polri dan BPKP?

1 hari lalu

Petugas menampung air hujan yang masuk melalui atap lapangan saat final futsal putra Jatim melawan Kaltim pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Arena Futsal Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara (Disporasu), Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, 8 September 2024. Pertandingan final tersebut dihentikan sementara karena atap venue bocor. ANTARA/Fauzan
PON Aceh Sumut Baru Dibuka, Kenapa Jokowi Terbitkan Keppres Satgas Pengawalan Libatkan Polri dan BPKP?

Jokowi keluarkan Keppres tentang Satgas yang terdiri atas Polri, Kejagung dan BPKP untuk mengawal PON Aceh-Sumut karena banyak keluhan?


Kabar Sri Mulyani dan Sugiono Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Dasco Beri Respons

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Kabar Sri Mulyani dan Sugiono Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Dasco Beri Respons

Sinyal kuat jika Sri Mulyani menjadi Menkeu dan Sugiono menjadi Menlu di Kabinet Prabowo. Apa kata Sufmi Dasco?


Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

1 hari lalu

Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, R. Wahyu Suparyono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Rapat tersebut membahas mengenai kinerja perusahaan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi demurrage terulang. Apa saja?


Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers usai menjenguk pengunjuk rasa yang ditahan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sufmi Dasco mengatakan telah menandatangani surat sebagai penjamin untuk 50 orang pengunjuk rasa yang diamankan pada aksi menolak revisi UU Pilkada. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Dasco Benarkan Penambahan Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo.


Walhi Kecam Keputusan Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali: Pemerintah Rugi 5 Kali Lipat

2 hari lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Walhi Kecam Keputusan Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali: Pemerintah Rugi 5 Kali Lipat

Walhi mengecam keras keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut.