TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono berjanji menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, dan pemberantasan mafia tanah, di sisa akhir masa jabatan.
Menurut AHY, saat ini sudah ada lebih dari 117 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dalam PTSL. Kementeriannya menargetkan 120 juta bidang tanah hingga akhir tahun ini.
"Untuk bidang reforma agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal," kata AHY dalam sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 13 September 2024, dikutip dari keterangan resmi Kementerian ATR. Namun, ia tidak merinci realisasi program tersebut. Adapun dalam visi Nawacita, Presiden Jokowi menargetkan 9 juta hektare tanah reforma agraria.
Selanjutnya, perkara mafia tanah, AHY berjanji akan terus menberantas kejahatan pertanahan tersebut. Ia berharap pemberantasan mafia tanah bisa memberi kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal di Indonesia. "Meemberi keadilan bagi masyarakat juga jadi hal utama karena banyak masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang hak-haknya diserobot begitu saja," kata dia.
AHY resmi menjabat sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) usai dilantik Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY meneruskan kerja Menteri ATR sebelumnya, Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR sempat menuai sorotan. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai langkah Jokowi memilih AHY sebagai Menteri ATR seperti sekadar bagi-bagi jabatan. Menurutnya, Jokowi tidak serius mencari solusi untuk menyelesaikan PR besar masalah agraria. Sebab, AHY tidak memiliki latar belakang yang bersenttuhan dengan sektor agraria.
"Kami sangat menyayangkan sikap Jokowi yang lebih memilih bagi-bagi jabatan daripada fokus pada percepatan 9 juta hektar reforma agrarian sesuai janji politiknya dalam Nawacita," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Februari 2024.
Alih-alih program PTSL ataupun pemberantasan mafia tanah, reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria menjadi dua hal yang disorot KPA. Dewi mengatakan, salah satu mandeknya realisasi reforma agraria disebabkan kinerja buruk Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kegagalan reforma agraria pun menyebabkan persoalan agraria menumpuk selama pemerintahan Jokowi.
Februari lalu, KPA mencatat, ada 2.939 letusan konflik agraria di berbagai sektor dengan luas 6,3 juta hektar, selamam 9 tahun pemerintahan Jokowi. Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.442 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.
Sultan Abdurrahman dan Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Naik Rp 10 Ribu, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.439.000
