TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran Rp 68 triliun pada tahun 2025. Anggaran ini dibutuhkan untuk salah satunya untuk mencetak sawah seluas satu juta hektare.
"Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 68 triliun yang akan digunakan untuk mencetak sawah 1 juta hektare, optimalisasi lahan 600.000 hektare intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi, dan lainnya," kata Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Usulan tambahan anggaran ini, menurut dia, dibutuhkan karena pagu anggaran yang dialokasikan hingga kini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Dengan begitu, anggaran akan sulit untuk bisa mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan.
"Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian Tahun 2025 dapat meningkat," ucap Amran.
Sebagai gambaran, pagu anggaran Kementerian Pertanian untuk 2025 ditetapkan Rp 7,91 triliun. Rinciannya adalah anggaran untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 2,73 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 1,61 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 658,64 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp 2,9 triliun.
Adapun rincian pagu anggaran dari masing-masing eselon satu tahun 2025 adalah sebagai berikut Sekretariat Jenderal Rp 1,12 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 58,24 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Rp 1,02 triliun, Ditjen Hortikultura Rp 902,9 miliar.
Berikutnya adalah anggaran Ditjen Perkebunan Rp 407,2 miliar, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp 1,25 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp 1,08 triliun, Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian Rp 1,129 triliun, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp 932,24 miliar.
Kementerian pertanian pada tahun 2025 menargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut produksi beras 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350.000 ton, aneka cabe 3.08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772.000 ton, kakao 641,4 ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.
Adapun pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 124,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan.
Anggaran itu rencananya akan digunakan untuk membiayai pra-produksi, produksi, distribusi hingga pemasaran. Dari sisi pra-produksi, anggaran akan digunakan untuk bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk 8,5—9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian 1.012 unit, bantuan benih ikan 131,6 juta ekor, bantuan benih pangan 2.267 hektare, kredit usaha rakyat (KUR) pertanian, dan subsidi resi gudang.
Sedangkan dari sisi produksi, anggaran dialokasikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian, juga untuk cetak sawah 250 ribu hektare, pengembangan kawasan padi 485 ribu hektare, kawasan jagung 250 ribu hektare, bendungan 12 unit, jaringan irigrasi 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, dan asuransi pertanian 1 juta hektare.
Sementara sisi distribusi, anggaran digunakan untuk kebutuhan pelabuhan logistik, jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, kereta api, finalisasi lima bandara, jalan daerah, cold storage, serta jalan usaha tani. Berikutnya, anggaran untuk pemasaran digunakan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta KUR UMKM.
Pilihan Editor: PGI Kritik Freeport Tidak Ikut Memperkuat Pertanian di Papua
