TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute (TII) Putu Rusta Adijaya mengungkapkan tiga rekomendasi kebijakan bidang ekonomi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika Donald Trump memenangkan Pemilu AS mendatang. Mengingat, selama menjabat sebagai Presiden AS sebelumnya, Trump menerapkan banyak kebijakan proteksionisme perdagangan yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Proteksionisme merupakan suatu kebijakan yang membatasi perdagangan internasional.
"Pertama, harus lebih memperkuat sinergi dalam meningkatkan daya saing bisnis dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Putu dalam laporan analisis bulanan yang dikutip pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Sinergi tersebut, kata dia bisa diteguhkan melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hingga kementerian dan lembaga lainnya.
Ketika Trump menerapkan kebijakan proteksionisme, menurut Putu, pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor produktif juga akan meningkatkan daya saing barang dan jasa yang diproduksi Indonesia. "Namun, penetrasi ke dalam rantai pasok regional harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rantai pasok global, agar diversifikasi perdagangan lebih terjamin."
Kebijakan kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Tepatnya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian dan lembaga lainnya.
Selain di skala ASEAN, Indonesia juga harus dapat melakukan diversifikasi mitra dagang dengan fokus pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, Putu memproyeksikan Indonesia akan mendapatkan transfer pengetahuan dari negara-negara yang memiliki kompleksitas ekonomi yang baik. Pada akhirnya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.
Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui berbagai kementerian harus dapat mendukung dan mendorong kewirausahaan. Terutama bagi perempuan, karena mayoritas perempuan lah yang mengelola UMKM di Indonesia.
Menurut Putu, pengembangan UMKM perempuan dan wirausaha perempuan harus dimulai dari hulu ke hilir, dari tingkat desa hingga nasional dengan memberikan akses yang diperlukan. "Seperti pendanaan, pelatihan, regulasi, pemasaran, jaringan, dan lain-lain," ujarnya.
Pilihan Editor: Daftar Formasi CPNS KKP 2024 untuk Lulusan SMA hingga S2 dan Kisaran Gajinya
