Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Formasi CPNS Setjen DPR 2024 dan Perkiraan Gajinya

image-gnews
Penampakan Dome Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022. DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura yang disebut sudah mengalami kerusakan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penampakan Dome Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022. DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura yang disebut sudah mengalami kerusakan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) telah mengumumkan jumlah kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan lowongan kerja itu dibuka bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2). 

Daftar Formasi CPNS Setjen DPR 2024

Mengutip Pengumuman Setjen DPR RI Nomor: 01/PANSEL PENGADAAN PEGAWAI ASN/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, berikut rincian formasi, kualifikasi pendidikan, dan perkiraan gaji per bulan CPNS Setjen DPR RI pada 2024: 

1. Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi lulusan cumlaude: 2.

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.644.700. 

2. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi lulusan cumlaude: 2.

- Formasi umum: 14.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Ilmu Politik.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.644.700. 

3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Studi Kebijakan Publik, S1 Teknik Informatika, atau S1 Administrasi Negara.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.644.700. 

4. Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, D4 Perpustakaan Digital, atau S1 Statistika Terapan.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.624.700. 

5. Arsiparis Terampil

- Formasi penyandang disabilitas: 4.

- Formasi umum: 15.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Rumah Sakit, D3 Manajemen Keuangan, D3 Manajemen Pajak, D3 Manajemen Pemasaran, atau D3 Kearsipan.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.624.700. 

6. Pamong Budaya Terampil

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 2.485.900 - Rp 5.427.900. 

7. Penata Keprotokolan

- Formasi umum: 37.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Sastra Inggris.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 5.713.700. 

8. Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

- Formasi umum: 8.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, atau S1 Sastra Inggris.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.479.700. 

9. Pengelola Keprotokolan

- Formasi putra dan putri Kalimantan: 15.

- Formasi umum: 51.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Perhotelan, D3 Komunikasi Massa, D3 Bahasa Inggris, atau D3 Perjalanan Wisata.

- Rentang penghasilan: Rp 2.485.900 - Rp 5.187.900. 

10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, D4 Arsitektur Bangunan Gedung, S1 Ekonomi Sumber Daya, atau S1 Logistik.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.597.700. 

11. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Produksi Media, S1 Desain Komunikasi Visual, atau S1 Teknologi Pendidikan.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.644.700. 

12. Pengendali Konten Internet

- Formasi umum: 74.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi atau S1 Sistem dan Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 5.713.700. 

13. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Formasi lulusan cumlaude: 2.

- Formasi umum: 16.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.664.700. 

14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Komunikasi Massa.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.664.700. 

15. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 12.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, atau S1 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.664.700. 

16. Pranata Komputer Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, atau D3 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 2.485.900 - Rp 5.487.900. 

17. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Informatika atau D3 Sistem Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 2.485.900 - Rp 5.547.900. 

18. Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi penyandang disabilitas: 2.

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Perpustakaan Digital atau S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 2.785.700 - Rp 6.664.700. 

19. Widyaiswara Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Hubungan Internasional, S2 Ilmu Pemerintahan, S2 Kebijakan Publik, S2 Pengembangan Kurikulum, atau S2 Penjaminan Mutu Pendidikan.

- Rentang penghasilan: Rp 2.903.600 - Rp 6.762.600. 

Pilihan Editor: Sucofindo hingga BSI Buka Lowongan Kerja, Cek Detailnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lolos Seleksi Administrasi? Simak Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024

14 jam lalu

Ilustrasi CPNS. Dok.TEMPO/Muhammad Hidayat
Lolos Seleksi Administrasi? Simak Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024

Peserta tes CPNS yang lolos administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).


Simak Jadwal Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 Kemendikbudristek dan Kemenag

1 hari lalu

Ilustrasi CPNS. TEMPO/Tony Hartawan
Simak Jadwal Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 Kemendikbudristek dan Kemenag

Pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 di Kemendikbudristek akan berlangsung pada 16-17 September.


Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

1 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan


Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

1 hari lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.


DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

2 hari lalu

DPR  mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5 persen mulai tahun depan dan bertahap naik hingga 20 persen.
DPR Usulkan Tarif Cukai Minuman Berpemanis

DPR mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan hingga 20 persen


Tahapan dan Jadwal Selanjutnya Setelah Pendaftaran Administrasi CPNS 2024 Ditutup

2 hari lalu

Ilustrasi CPNS. TEMPO/Tony Hartawan
Tahapan dan Jadwal Selanjutnya Setelah Pendaftaran Administrasi CPNS 2024 Ditutup

Jadwal ini menjadi batas akhir submit resume melalui situs SSCASN untuk seleksi administrasi dalam rangkaian proses seleksi CPNS 2024.


Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

2 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

2 hari lalu

Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo hadir untuk melakukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Senin, 1 Agustus 2022. KPU mulai membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Terkini: Gurita Bisnis MNC Digital Entertainment Milik Hary Tanoe, Bos Indodax Sebut Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Setelah mengakuisi PT Tripar Multivision Tbk, PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) milik Hary Tanoe memperkuat portofolionya di industri hiburan.


Anggaran Kemenkop UKM Turun Signifikan Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

2 hari lalu

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Koko Haryono ketika ditemui di sela acara Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Anggaran Kemenkop UKM Turun Signifikan Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

Anggaran Kemenkop UKM turun 37,44 persen untuk mendukung program pemerintahan baru


Ini Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024 Terbaru

3 hari lalu

Sejumlah peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis komputer di UPT Badan Kepagawaian Negara (BKN) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 9 September 2021. Ujian SKD CPNS yang digelar hingga 3 Oktober 2021 tersebut diikuti sebanyak 4.442 peserta dari wilayah Kalimantan Tengah yang dibagi menjadi empat sesi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Ini Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024 Terbaru

Berikut ini jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS 2024 yang mengalami perubahan, termasuk tes SKD dan SKB.