TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Suralaya, di Cilegon, Banten, akan segera ditutup untuk menekan polusi udara di Jakarta.
"Jadi kita pengen exercise kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta," kata Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu.
Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi polusi udara khususnya di wilayah Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.
Ia menambahkan, akan menggelar rapat untuk membahas kemungkinan penutupan PLTU Suralaya yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun dan menimbulkan banyak polusi udara.
"Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170-200, itu banyak yang sakit ISPA. Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ucapnya.
Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti indeks kualitas udara yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang hanya mencatatkan angka 6.
"IKN itu bagusnya (indeks kualitas udara) hanya 6 indeksnya. Singapura aja 24 atau 30. Jadi, IKN jauh lebih bagus. Kita Jakarta ini, kalau bisa kita tutup tadi (PLTU) Suralaya, kita berharap (indeks kualitas udara) akan bisa turun mungkin di bawah 100 indeksnya ini," kata Luhut.
Di sisi itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.
Akibat polusi udara, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah selama ini harus mengeluarkan dana sebesar Rp38 triliun untuk biaya berobat masyarakat.
Sejarah PLTU Suralaya
PLTU Suralaya adalah kumpulan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten. Pembangkit pertama yang dibangun adalah PT Power Unit Bisnis Pembangkitan Suralaya atau sering disebut dengan PLTU Suralaya Lama pada 1984.
PLTU ini memiliki 7 pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW.
Presiden SBY membangun pembangkit ke 8 pada Desember 2011 yang dikenal Suralaya Baru.
Meski pembangkit dengan bahan bakar batu bara ini banyak diprotes karena menimbulkan polusi, Pemerintah menambah dua pembangkit lagi dengan kapasitas 2 x 1.000 mega Watt pada Januari 2020 dan akan beroperasi pada 2024.
Luhut tidak menjelaskan bagian mana dari PLTU Suralaya yang akan dihentikan operasinya.
Pilihan Editor Andrinof Chaniago Kritik Langkah Jokowi Obral HGU di IKN hingga Hampir 2 Abad: Kebablasan
