TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota negara berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang.
"Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan," kata Prabowo Subianto di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.
Saat disinggung apakah dirinya mau berkantor di IKN, Prabowo menyebut bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota. "Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," katanya.
Namun belum diketahui apakah Keputusan Presiden tentang kepindahan ibu kota negara akan dikeluarkan dalam waktu dekat atau menunggu sarana dan prasarana IKN siap.
Presiden Jokowi mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN.
"Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya pada awal Juli 2024.
Meski Presiden belum mengeluarkan Keppres pemindahan ibu kota, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menyiapkan rencana pemindahan ASN mulai dari menteri sampai karyawan.
Menurut Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, pemerintah memutuskan memindahkan lokasi kerja seluruh menteri ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Kami mendapatkan tugas bagaimana pemindahan ASN. Awalnya adalah menteri dulu yang pindah dan ada menteri yang masih stay di Jakarta. Tapi kemudian diputuskan seluruh Kementerian pindah ke IKN, seluruh kementerian," kata Azwar Anas.
Seluruh menteri yang akan dipindahkan ke IKN, kata Azwar Anas, berikut dengan sebagian pemangku jabatan deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan.
"Jadi belum seluruh deputi dan belum seluruh asisten deputi pindah ke IKN," katanya.
Kementerian PAN-RB sudah mengatur sejumlah skenario pemindahan tersebut, termasuk ASN yang akan berpindah tugas ke IKN.
"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentunya kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini," katanya.
Dikatakan Azwar, sebanyak 47 tower hunian vertikal untuk tempat tinggal ASN di IKN rampung pada Oktober 2024 dengan kapasitas tampung berkisar 3.200 ASN.
Skenario yang disiapkan berupa skema ruang tempat tinggal penghuni. Bila ASN yang dipindahkan membawa serta anak dan istri, maka jumlah yang akan dipindah berkisar 1.700 orang dengan asumsi per lokal hunian diisi sekeluarga.
Sedangkan untuk skema sharing atau berbagi ruangan bagi ASN berstatus single, maka hunian tersebut mampu menampung hingga 3.200 orang, kata Azwar Anas.
Selain pindahan dari Jakarta, Kementerian PAN-RB mempersiapkan 60 ribu formasi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Azwar Anas.
Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.
Atas saran Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Azwar Anas, rekrutmen calon ASN untuk kebutuhan IKN akan memprioritaskan para pendaftar yang berdomisili di Kalimantan.
"Jika nanti ada 4 juta pendaftar dari total 600 ribu itu, kalau misalnya di Kalimantan yang daftar ada 100 ribu, putra-putri Kalimantan tidak bersaing dengan 4 juta tadi, tapi bersaing dengan yang 100 ribu di Kalimantan," katanya.
Kebijakan itu sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap putra-putri Kalimantan terbaik, kata Azwar Anas.
"Sehingga dengan demikian nanti akan ada afirmasi 5 persen putra-putri terbaik Kalimantan nanti akan bisa masuk ke IKN," katanya.
Berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kata Azwar, IKN akan dibentuk menjadi Pemerintah Daerah Khusus sehingga para ASN di sekitar kawasan penyangga ibu kota IKN akan berbondong-bondong untuk pindah kerja.
"Maka kemarin di rapat terbatas diputuskan akan ada syarat-syarat terbuka bagi pemindahan, karena syarat untuk berkantor di sini harus punya kemampuan digital dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik akan dikerjakan," katanya.
Pilihan editor AMAN: Pembangunan IKN Meminggirkan Masyarakat Adat Kalimantan Timur
