TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan industri sektor keuangan. Sehingga berikutnya bisa memicu peningkatan partisipasi masyarakat dalam berasuransi. "Tapi ini langkah yang harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa kalau pertumbuhan ekonomi mentok di 5 persen saja," ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam asuransi dipicu karena minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
"Tanpa literasi orang tidak tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa dilaksanakan dan kebutuhan itu akan muncul. Kalau saya tidak punya produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang edukasi itu yang perlu terus-menerus dilakukan," katanya.
Ogi mengatakan saat ini paradigma soal asuransi perlu diubah. Dia menilai, kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan tidak bisa dilakukan secara instan. "Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki," katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian soal Wajib Asuransi Kendaraan
