Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri Salah Seorang Pendiri INDEF, Berikut Profil Institute for Development of Economics and Finance

image-gnews
Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. 

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI  | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

6 jam lalu

Acara peluncuran Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040' pada 16 September 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Australia dan Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi Dua Arah

Australia dan Indoensia memperkenalkan strategi jalur praktis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

17 jam lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Waspada Krisis Ekonomi, Indef Minta Bank Sentral Intervensi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Indonesia kini menghadapi sinyal krisis ekonomi. Perlu intervensi Bank Indonesia


Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

1 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: TEMPO | Nabiila A
Indonesia dan Peru Dorong Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas IP-CEPA

Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Komprehensif kedua negara


Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

1 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan kemeja pada sebuah konveksi kawasan Pusat Industri Kecil Penggilingan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Dari sisi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertumbuhan kredit mencapai 7,59 persen yoy pada Juli 2023, terutama ditopang oleh segmen mikro. Tempo/Tony Hartawan
Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

Credit scoring adalah metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit UMKM.


Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

3 hari lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

Penerbitan izin ekspor pasir laut di sisa masa bakti Jokowi bisa dibaca sebagai upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance.


Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

3 hari lalu

Sepeda motor mengisi BBM Pertamax di SPBU Jalan Ahmad Yani, Bandung, setelah BBM Pertalite di beberapa SPBU habis, Kamis, 1 September 2022. Antrean kendaraan terutama sepeda motor terus terjadi kendati pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi. TEMPO/Prima Mulia
Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.


Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

3 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
Kemenkeu Kumpulkan Pajak Ekonomi Digital Rp 27,5 Triliun dari Lokapasar, Pinjol hingga Kripto

Sejak 2022 hingga Agustus 2024 pemerintah telah menarik pajak ekonomi digital mencapai Rp 27,5 triliun. Sumbernya dari lokapasar, krripto, pinjol hingga dari sistem informasi pengelolaan pajak atau SIPP


Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

3 hari lalu

Sejumlah penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba menyebutkan kepadatan penumpang KRL Jabodetabek sejak H+1 hingga H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi dengan kerabat ataupun berwisata ke sejumlah tempat di Jabodetabek, seperti Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, dan sejumlah obyek wisata lainnya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.