Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Thomas sebagai wakil menteri baru akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan lain, Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon 1. Mereka akan menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons gejolak perekonomian global dan nasional.
Sekaligus agar bisa memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan. “Untuk menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat” ujar Sri Mulyani pada konfrensi pers perkenalan wamen baru di kantor kementerian keuangan, Kamis, 18 Juli 2024.
Sri Mulyani mengatakan dilantiknya Thomas Djiwandono memudahkan transisi kepemimpinan. Bendahara Negara itu juga mengatakan masuknya Thomas akan membuat tugas peralihan kepemimpinan makin ringan.
“Karena komunikasi berarti sudah otomatis terjalin, untuk menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025,” ujarnya.
Thomas Djiwandono mengaku siap mengemban tugas mengelola keuangan negara. Ia bahkan mengaku akan mundur sebagai bendahara umum Partai Gerindra.
Ia mengklaim sudah berkomunikasi intens dengan kementerian keuangan selama tiga bulan terakhir. Selain membahas keuangan negara juga terkait program-program prioritas presiden selanjutnya.
“Semua hal yang menyangkut presiden terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Menteri keuangan,” ujar Thomas Djiwandono.
Ia mengakui, tugas utamanya berkaitan dengan RAPBN 2025. "Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," kata Thomas usai dilantik.
Posisi Penting Gerindra
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof Asrinaldi menyebut pelantikan kader Gerindra sebagai dua wakil menteri menunjukkan pentingnya partai itu di pemerintahan sejak PDI Perjuangan tidak lagi bersama pemerintah.
"Di samping itu, proses transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto tentu harus melibatkan orang-orang Prabowo untuk membiasakan jalannya pemerintahan ke Gerindra," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, 19 Mei 2024.
Selain itu, ia menyebut pelantikan dua kader Gerindra sebagai wamen akan memberikan informasi kepada Presiden terpilih Prabowo mengenai situasi pemerintahan menjelang peralihan.
Namun Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pelantikan wamen keuangan itu. Ia mengatakan penunjukan keponakan Prabowo, adalah sebatas akomodasi politik. Ke depannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme.
“Apalagi bila nanti saat Prabowo dilantik, Pak Thomas Djiwandono masih dipertahankan atau bahkan diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya saat dihubungi Kamis 18 Juli 2024.
Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tgl 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.
Misbah juga mengatakan, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. “Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia.
Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan. “Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.
Berikutnya: Profil Thomas Djiwandono
