Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kedua kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kedua kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Thomas sebagai wakil menteri baru akan bekerja sama dengan Wakil Menteri Keuangan lain, Suahasil Nazara  dan seluruh pejabat eselon 1. Mereka akan menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk merespons gejolak perekonomian global dan nasional. 

Sekaligus agar bisa memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan. “Untuk menjaga instrumen fiskal APBN agar terus sehat” ujar Sri Mulyani pada konfrensi pers perkenalan wamen baru di kantor kementerian keuangan, Kamis, 18 Juli 2024. 

Sri Mulyani mengatakan dilantiknya Thomas Djiwandono memudahkan transisi kepemimpinan. Bendahara Negara itu juga mengatakan masuknya Thomas akan membuat tugas peralihan kepemimpinan makin ringan.

“Karena komunikasi berarti sudah otomatis terjalin, untuk menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025,” ujarnya.

Thomas Djiwandono mengaku siap mengemban tugas mengelola keuangan negara. Ia bahkan mengaku akan mundur sebagai bendahara umum Partai Gerindra.

Ia mengklaim sudah berkomunikasi intens dengan kementerian keuangan selama tiga bulan terakhir. Selain membahas keuangan negara juga terkait program-program prioritas presiden selanjutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Semua hal yang menyangkut presiden terpilih, apakah makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang disampaikan Bu Menteri keuangan,” ujar Thomas Djiwandono.

Ia mengakui, tugas utamanya berkaitan dengan RAPBN 2025. "Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," kata Thomas usai dilantik.

Posisi Penting Gerindra 

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof Asrinaldi menyebut pelantikan kader Gerindra sebagai dua wakil menteri menunjukkan pentingnya partai itu di pemerintahan sejak PDI Perjuangan tidak lagi bersama pemerintah.

"Di samping itu, proses transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto tentu harus melibatkan orang-orang Prabowo untuk membiasakan jalannya pemerintahan ke Gerindra," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat, 19 Mei 2024.

Selain itu, ia menyebut pelantikan dua kader Gerindra sebagai wamen akan memberikan informasi kepada Presiden terpilih Prabowo mengenai situasi pemerintahan menjelang peralihan.

Namun Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pelantikan wamen keuangan itu. Ia mengatakan penunjukan keponakan Prabowo, adalah sebatas akomodasi politik. Ke depannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan nepotisme.

“Apalagi bila nanti saat Prabowo dilantik, Pak Thomas Djiwandono masih dipertahankan atau bahkan diangkat menjadi Menkeu,” ujarnya saat dihubungi Kamis 18 Juli 2024.

Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tgl 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.

Misbah juga mengatakan, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. “Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia.

 Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan. “Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.

Berikutnya: Profil Thomas Djiwandono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

1 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

1 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

1 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).


Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

3 jam lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto


Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

10 jam lalu

Sejumlah simpatisan Partai Buruh menyimak rekaman video sambutan presiden RI terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Pidato Prabowo di Acara Partai Buruh: Jangan Mudah Dihasut dan Dipecah Belah

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan agar tidak mau dihasut dan dipecah-belah


Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

10 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. ANTARA
Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri

PDIP menilai pertemuan Megawati dan Prabowo merupakan wahana merawat moralitas publik.


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

11 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

11 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

11 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Sekjen Gerindra Buka Suara Soal Wacana Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo

Sekjen Gerindra mengatakan Prabowo berharap para menterinya nanti lebih berfokus pada penanganan program.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

12 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.