Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Tunda Pindah Kantor ke IKN Juli, Apa Fasilitas yang Baru Terbangun di IKN?

image-gnews
Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Potret Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan penundaan rencana pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang semula direncanakan pada bulan Juli 2024.

Penundaan ini disebabkan oleh kesiapan infrastruktur yang masih belum memadai.

Jokowi menekankan bahwa keputusan untuk pindah tergantung pada progres pembangunan infrastruktur di lapangan, termasuk ketersediaan air dan listrik.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Meskipun kantor Presiden di IKN sudah siap, namun infrastruktur penunjang seperti air dan listrik masih menjadi perhatian utama. Jokowi menyatakan telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan, namun masih ada yang perlu diselesaikan.

Pernyataan ini merupakan kebalikan dari optimisme Jokowi sebelumnya yang mengharapkan kantor Presiden dapat beroperasi di IKN pada bulan Juli setelah pasokan air baku tersedia. Namun, saat ini masih ada penantian terkait kesiapan infrastruktur yang menjadi syarat mutlak sebelum pemindahan tersebut dapat dilaksanakan.

Apa Saja Fasilitas IKN?

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan proyek megapemerintahan yang dirancang untuk menjadi pusat administrasi dan kegiatan penting bagi negara.

Dalam perencanaannya, IKN tidak hanya membangun infrastruktur dasar yang kokoh, tetapi juga menyediakan beragam fasilitas modern untuk mendukung kegiatan administratif dan kehidupan masyarakat di kawasan ini.

Menurut informasi dari situs resmi IKN, total luas kawasan Ibu Kota Negara mencakup lebih dari 100 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 8% digunakan untuk bangunan, sementara 92 persen sisanya ditata sebagai ruang terbuka hijau. Fasilitas utama yang ada di IKN antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Istana Kepresidenan: Berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya, merupakan ikon utama yang dirancang oleh Nyoman Nuarta.
  2. Kantor Presiden: Dikenal dengan nama Istana Garuda, berdiri tegak di posisi tertinggi dalam kawasan dengan luas site terbangun mencapai 3.5 hektar.
  3. Kantor Sekretariat Presiden dan Staf Khusus: Bangunan ini menjadi pusat koordinasi administratif bagi presiden dan timnya.
  4. Paviliun Presiden dan Wisma Negara: Menyediakan fasilitas penginapan dan pertemuan penting bagi kepala negara.
  5. Masjid: Fasilitas ibadah yang memenuhi kebutuhan spiritual penghuni dan pengunjung IKN.
  6. Museum/Edukasi: Memamerkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia.
  7. Botanical Garden: Taman botani yang memelihara keanekaragaman flora lokal.
  8. Bangunan Pendukung Lainnya: Termasuk lapangan upacara, bangunan pendukung administratif, serta infrastruktur publik lainnya.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa skema untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah disiapkan.

Melalui akun media sosial Instagramnya Suharso Monoarfa mengungkapkan rencana untuk menempatkan 16.990 PNS di 211 tower apartemen dengan total kapasitas 11.619 unit.

Selain hunian, pemerintah juga akan memberikan tunjangan dan fasilitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PNS, termasuk biaya perjalanan dan penyesuaian fasilitas yang fleksibel.

Presiden Jokowi yang kecewa dengan progres pembangunan IKN meminta dua petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, mundur.

“Hunian atau fasilitas rumah dinas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. ASN, TNI, Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN,” tulis Suharso di unggahannya.

Proses pemindahan ini juga mencakup dukungan biaya perjalanan untuk pasangan PNS, dua anak, dan satu pekerja rumah tangga (PRT), menunjukkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi relokasi yang lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANDIKA DWI | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Jokowi Batal Pindah ke IKN Dalam Waktu Dekat, Djarot Saiful Hidayat: Makanya di Awal Jangan Terlalu Pede

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

7 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

8 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
HGU 190 Tahun untuk Investor IKN, KPA Setahun Lalu: Lebih Kolonial dari Aturan Kolonial

Pemberian HGU kepada investor IKN selama 190 tahun menuai kontroversi. Polemik sudah terjadi sejak aturan tersebut diselipkan dalam RUU IKN.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

8 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

9 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

10 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
BPIP Mulai Diklat 76 Calon Paskibraka untuk Upacara 17 Agustus di IKN

Diklat ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.


Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

10 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Ridwan Kamil: Elektabilitas Pilkada 2024 hingga Mengikuti Keputusan Partai

Ridwan Kamil masih jadi bakal calon terkuat di bursa Pilkada Jabar 2024, menurut survei SMRC


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

14 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan hanya 8 Hari Cuaca Cerah di IKN, Menhub Instruksikan Peningkatan Modifikasi Cuaca untuk Genjot Pembangunan Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan peningkatan modifikasi cuaca dalam beberapa bulan ke depan di IKN.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

17 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.