TEMPO.CO, Solo - Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API membeberkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) secara nasional yang kini rata-rata berada di ujung tanduk.
Wakil Ketua API Jawa Tengah, Liliek Setiawan, menyatakan, hal tersebut terjadi seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 tahun 2024 yang mengatur soal impor. Namun pada akhirnya beleid justru memperburuk kondisi industri TPT itu hingga berimbas ke industri kain, benang, dan serat sehingga tak lagi mampu meningkatkan utilisasinya yang kini hanya berkisar 45 persen.
Liliek menjelaskan, saat ini bukan lagi dumping yang harus dihadapi oleh industri tekstil dalam negeri tapi sudah mengarah pada persaingan tak sehat berupa predatory pricing. Strategi ilegal ini menjual barang di bawah harga yang merupakan salah satu trik perdagangan yang bertujuan untuk monopoli.
"Sistem perekonomian dalam negeri saat ini gagal dalam melindungi pelaku maupun pasar dalam negeri," ujar Liliek dalam diskusi sekaligus konferensi pers di Kantor API Jawa Tengah di Kota Solo, Selasa, 25 Juni 2024.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan pengurus nasional API bidang sumber daya manusia (SDM) Harrison Silaen, Direktur Akademi Tekstil (AK Tekstil) Solo Wawan Ardi Subakdo, dan sejumlah anggota API Jawa Tengah.
Liliek mengatakan saat ini Indonesia bukan lagi satu-satunya negara pengekspor hasil industri TPT di dunia. Selain negara-negara Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar di kawasan Indocina yang merupakan negara tujuan relokasi industri tekstil Cina, India, Bangladesh dan Pakistan atau IPB, juga menjadi pesaing Indonesia.
"Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta, menjadi salah satu pasar tujuan utama produk Cina. Di saat membanjirnya produk impor dengan praktik predatory pricing, perlindungan market di dalam negeri dalam bentuk tarif maupun non tarif terbilang sangat lemah," kata dia.
Kondisi tersebut, menurut Liliek, akan membawa dampak yang bisa mematikan pelaku usaha lokal, mulai industri besar bahkan termasuk UMKM. Fakta yang sudah terlihat saat ini, lanjut dia, satu per satu perusahaan tekstil pun mulai bertumbangan. Padahal selama ini industri TPT termasuk padat karya yang menyerap ribuan pekerja.
Data API Jateng menunjukkan minimal 6 perusahaan tesktil skala besar yang gulung tikar dan total pekerja terdampak ada lebih dari 7.000-an orang. "Cukup signifikan. Perusahaan tekstil yang tutup, data terakhir di Ungaran. Jadi setelah ada 6 perusahaan di kloter pertama, berikutnya kloter kedua ada 4 perusahaan lagi. Total 10 perusahaan yang masuk anggota API Jatemg melakukan penutupan usaha," ungkap dia.
Lebih lanjut Liliek menilai adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 justru lebih berpihak pada importir umum yakni pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API U) daripada mengedepankan upaya negara untuk menggenjot industri TPT domestik.
"Dampaknya, bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil impor," ungkap Lilik.
Ia khawatir gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pekerja industri TPT itu bakal berlanjut. "Negara dalam hal ini harusnya hadir untuk memberi solusi. Kalau tidak, ya sudah, industri TPT hanya tinggal menghitung hari," ucap dia.
Harrison selaku perwakilan pengurus nasional menyampaikan hal senada. Menurutnya saat ini rata-rata pelaku usaha tekstil tengah dalam kondisi sulit. Bahkan jika melihat dari kondisi selama sembilan tahun terakhir, dia mengatakan kondisi di 2023-2024 ini merupakan kondisi yang paling buruk untuk dunia pertekstilan dalam negeri.
"Banyak faktor yang mempengaruhi, baik faktor pasar, teknologi, regulasi dan lainnya. Industri tekstil nasional ini ibaratnya sekarang sedang sakit dan butuh obat untuk secepatnya meredakan sakit," ungkap dia.
Dia menyampaikan dari jajaran pengurus API telah menempuh upaya ke DPR maupun berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). API meminta agar masalah yang menimpa kalangan industri tekstil dihadapi unsur pentahelix dengan bahasa yang sama untuk merumuskan solusi yang komprehensif.
"Kita berharap ada proteksi seperti negara lain punya sistem proteksi terhadap industri nasionalnya. Bentuknya berupa regulasi sebagai pengamanan cerdas yang tidak menyalahi WTO," tutur Harrison.
Namun diungkapkannya, upaya yang telah dilakukan oleh API sejauh ini tidak menemukan hasil. "Ketika pengurus API negosiasi ke Kemendag soal tidak diajak bicara sebelum Permendag Nomor 8 tahun 2024 terbit, hanya mendapat jawaban sudah terlambat," ungkap dia.
Padahal, kalau sampai produk TPT membanjiri pasar nasional, dia memastikan yang terancam bukan hanya industri tetapi juga sumber daya manusianya (SDM).
"Karena industri tekstil yang merupakan perusahaan padat karya, menyerap 43 persen dari SDM di Indonesia," jelasnya
API berharap dalam permasalahan ini ada win-win solution tanpa mengorbankan industri manufaktur TPT yang mendukung posisi Indonesia menjadi Negara Industri terbesar kelima di G20. "Kami tidak menyalahkan pihak mana pun, ini harus bergerak bersama. Kami, API, juga masih berjuang untuk berkomunikasi dengan pihak lain dan memperbaiki kinerja kami di industri," kata Harrison.
Pilihan Editor: Pabrik Tutup dan PHK Ribuan Pekerja, Ini Daftar Perusahaan Tekstil Terbesar di Indonesia
