Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendag Bakal Kenakan Pajak Tinggi untuk Keramik Impor

image-gnews
Warga melintas di depan etalase toko keramik di kawasan sentra kerajinan keramik Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Kamis (18/10). Maraknya keramik impor yang masuk ke pasar Indonesia menyebabkan permintaan untuk keramik lokal menurun. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Warga melintas di depan etalase toko keramik di kawasan sentra kerajinan keramik Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Kamis (18/10). Maraknya keramik impor yang masuk ke pasar Indonesia menyebabkan permintaan untuk keramik lokal menurun. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan akan memberlakukan tarif pajak yang tinggi untuk keramik impor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, kebijakan ini bertujuan menjaga harga keramik dalam negeri. “Kami kasih tarif, dikenai pajak yang tinggi,” ujar Zulhas di depan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Ciseuruh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024.

Selain itu, dia mengatakan keramik impor harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ketua Umum PAN itu mengaku tengah memerangi keramik-keramik impor yang harganya mayoritas murah. Dia bercerita, Kemendag telah menyita 4,57 juta produk keramik alat makan dan minum yang tak memenuhi ketentuan senilai Rp79,90 miliar di gudang BTAC, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024.

Dikutip dari Siaran Pers Kemendag, temuan itu merupakan hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan. Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi, yaitu tidak memiliki Sertifikat Penggunaan Produk Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), tidak ada penandaan (label), dan telah habisnya masa berlaku SNI pada sejumlah merek.

Kemendag disebut telah menyita keramik-keramik impor itu agar konsumen tidak dirugikan dari bahaya penggunaan produk keramik yang tidak sesuai standar berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Keramik tableware yang tidak sesuai standar, misalnya, disebut dapat mengandung logam berat seperti timbal dan kadmium. Logam berat itu dapat larut ke dalam makanan dan minuman yang membahayakan konsumen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Membanjirnya produk keramik tableware asal impor yang tidak diimbangi dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan SNI disebut dapat mengancam kesehatan dan mengganggu industri dalam negeri.

Pilihan editor: Di Balik Tarik-Ulur Aturan Pembatasan Barang Impor

HAN REVANDA PUTRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

19 jam lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

19 jam lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

21 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

1 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

Ekonom INDEF menilai realisasi BMAD atas produk keramik impor bisa memicu tindakan balasan dari Cina.


KADI Temukan Dumping Ubin Keramik dari Perusahaan Cina, Ini Rekomendasinya

1 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Temukan Dumping Ubin Keramik dari Perusahaan Cina, Ini Rekomendasinya

Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping ubin keramik dari perusahaan asal Cina .


Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.


KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

1 hari lalu

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

KADI sebut penyelidikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) perlu waktu satu tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) lebih cocok untuk pemulihan kilat.


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

1 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).


Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

1 hari lalu

Suasana di salah satu gudang konveksi di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengelola konfeksi memangkas jumlah pekerja hingga 50 persen akibat sepinya orderan yang masuk. TEMPO/Nandito Putra
Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

Sejumlah usaha konfeksi rumahan mulai kesulitan hingga harus mengurangi pekerja. Pemicunya diduga karena pasar domestik dipenuhi impor berharga murah.