Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fraksi PKS Menolak Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Melanggar Undang-undang

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menolak kebijakan pembagian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan tanpa lelang. Ia mengatakan kebijakan ini melanggar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba.

Menurut Mulyanto, membentuk badan usaha milik ormas, memberikan prioritas IUPK, lalu mencarikan kontraktor untuk pengusahaan tambang bagi ormas merupakan intervensi yang terlalu jauh. "Memaksakan diri dengan risiko tinggi. Kami khawatir ini justru jadi 'jebakan Batman' bagi ormas," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin, 10 Juni 2024.

Pengusahaan tambang, Mulyanto menuturkan, sangat berat dan penuh risiko. Bukan hanya terhadap keuangan negara, tapi kepada masyarakat dan lingkungan. Karena itu, pengusahaan tambang butuh spesialisasi dan profesionalitas. Menurutnya, sudah banyak kasus-kasus tambang yang merugikan masyarakat dan lingkungannya. Belum lagi kasus ribuan izin tambang yang mangkrak tidak diusahakan.

"Kami tidak ingin ormas terkena kutukan SDA (sumber daya alam). Alih-alih untung, yang ada malah buntung dan merepotkan umat," kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, pemerintah lebih baik membantu Ormas keagamaan dengan membagi keuntungan pengusahaan tambang. "Lebih masuk akal dan realistis kalau pemerintah cukup profit sharing (bagi-bagi keuntungan) ketimbang business sharing (bagi-bagi izin tambang)" kata dia.

Pembagian keuntungan pengusahaan tambang kepada ormas, Mulyanto menambahkan, bisa berbentuk bantuan program corporate social responsibility (CSR) secara tetap dan reguler. Selain itu, bisa melalui pemberian participating interest (PI) sebagaimana diterima pemerintah daerah yang di wilayahnya ada kegiatan pertambangan.

"Ini lebih logis dan tidak menyalahi UU Minerba" kata Mulyanto. "Kita dapat menimba dari pengalaman profit sharing selama ini dan tentunya itu dapat dievaluasi dan disempurnakan."

Pemerintah memberi lampu hijau bagi ormas keagamaan untuk mengelola izin tambang setelah Presiden Jokowi meneken PP Nomor 25 Tahun 2024. Beleid ini merupakan hasil revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia merespons sikap skeptis beberapa pihak soal penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Salah satunya perihal indikasi kepentingan pribadi atau conflict of interest. 

“Tidak ada (conflict of interest). Saya yakin kami punya niat yang baik lah untuk organisasi kemasyarakatan ini,” kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat, 7 Juni 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pelbagai pihak agar mengawasi penerbitan IUP untuk ormas keagamaan itu. Bagi Bahlil, hal itu tak ada yang aneh. 

"Apa yang disampaikan Pak Menko itu kan bagus, memberikan peringatan dari awal. Tak ada aneh-aneh,” kata Bahlil.

RIRI RAHAYU | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: PP Muhammadiyah Akan Tarik Seluruh Dananya dari BSI, Ini Respons BSI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

5 jam lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Baswedan Sebut Banyak Kebijakan yang Dibuatnya Dipotong Pj Gubernur Saat Ini

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini.


Elektabilitas Imam Budi Hartono Teratas untuk Pilkada Depok, KedaiKOPI: Diuntungkan Posisi Wakil Wali Kota

7 jam lalu

Paket pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq melakukan pradeklarasi di Anyer pada Sabtu 22 Juni 2024. Foto : Humas Golkar
Elektabilitas Imam Budi Hartono Teratas untuk Pilkada Depok, KedaiKOPI: Diuntungkan Posisi Wakil Wali Kota

Elektabilitas Imam Budi Hartono dalam survei Pilkada Depok 2024 yang digelar lembaga KedaiKOPI, masih menempati urutan teratas.


Presiden PKS Jenguk Anies Baswedan yang Sempat Sakit usai Berlibur di Eropa

1 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis 14 November 2019. ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/ama/aa.
Presiden PKS Jenguk Anies Baswedan yang Sempat Sakit usai Berlibur di Eropa

Presiden PKS menjenguk Anies Baswedan di kediamannya di Jakarta. PKS sebut pertemuan itu tak membahas soal Pilkada Jakarta.


Alasan PKS akan Pertimbangkan Potensi Ilham Habibie untuk Pilgub Jabar

1 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kiri) dan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang diusung oleh Partai NasDem Ilham Akbar Habibie (kanan) berjabat tangan saat melakukan pertemua di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. DPP Partai NasDem menyodorkan Ilham Akbar Habibie, ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk diperkenalkan sebagai bakal calon gubernur yang diusung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Dalam pertemuan tersebut Partai NasDem ingin mengulang kerja sama antara Nasdem dan PKS di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS akan Pertimbangkan Potensi Ilham Habibie untuk Pilgub Jabar

Presiden PKS mengatakan masih ada waktu bagi Ilham Habibie untuk mengerek elektabilitasnya menjelang Pilgub Jabar.


Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Nasdem Siap Jika Anies Baswedan Lawan Ahok di Pilgub Jakarta

Nasdem belum meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.


Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

1 hari lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

Khofifah-Emil Dardak resmi didukung PKS untuk maju di Pilgub Jatim. Lantas, bagaimana langkah politik PDIP untuk Pilgub Jatim 2024?


Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

1 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

1 hari lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

1 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyerahkan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Ungkap Alasan Dukung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilgub Jatim 2024

Khofifah menegaskan bahwa dirinya dan Emil Dardak siap bekerja keras untuk menjalankan mandat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.