Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM ini dilakukan karena salah satu alasannya masih rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.

Dia menyebut saat ini target yang diharapkan adalah 10 juta sertifikasi halal per tahun, tetapi baru tercapai sekitar 4 juta. Dia menambahkan, kewajiban sertifikasi halal hanya ditujukan bagi usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB). 

Karena itu, pemerintah mendorong para pelaku usaha pedagang kaki lima untuk mendapatkan NIB terlebih dulu sebagai syarat sertifikasi halal. "Kan syaratnya itu mendapatkan NIB baru sertifikasi, jadi butuh waktu sosialisasi," kata dia Istana Negara, pada Rabu, 15 Mei 2024.

Keterbatasan dana dirasakan khususnya pada 2023 dan 2024. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur tahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, juga hasil dan jasa sembelihan dibatasi sampai 17 Oktober 2024.

Penundaan pemberlakukan sertifikasi halal membuat para UMKM masih punya waktu untuk mengurusnya. Berikut cara mendapatkan sertifikasi halal.

1. Menyiapkan Dokumen Pelengkap

- Data pelaku usaha berupa NIB (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain) dan data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);

- Nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai;

- Daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;

- Proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi;

- Dokumen sistem jaminan produk halal, merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

2. Melakukan Pendaftaran

- Pendaftaran dilakukan secara online di https://ptsp.halal.go.id. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Kemudian, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha, Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Instansi Pemerintahan. Kemudian tulis NIB di kolong yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman tersebut.

3. Memeriksa Kelengkapan Dokumen

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.

4. Memeriksa atau Menguji Kehalalan Produk

LPH lalu akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, Proses ini memakan waktu 15 hari kerja.

5. Menetapkan Kehalalan Produk

Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama tiga hari.

6. Menerbitkan Sertifikat Halal

BPJPH lalu menerbitkan sertifikat halal. Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.

DANAR TRIVASYA FIKRI

Pilihan Editor: Zulhas Usul Sertifikasi Halal Pedagang dan UMKM Melalui Asosiasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRI Raih Peringkat 110 Global Top 1.000 Banks Rilisan The Banker, Ini Profil Dirut BRI Sunarso Plus Harta Kekayaannya

1 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso pada Press Conference Pemaparan Kinerja Keuangan Kuartal IITahun 2022 pada Rabu, 27 Juli 2022.
BRI Raih Peringkat 110 Global Top 1.000 Banks Rilisan The Banker, Ini Profil Dirut BRI Sunarso Plus Harta Kekayaannya

BRI meraih peringkat 110 Global Top 1.000 Banks rilisan The Banker. Berikut profil Dirut BRI Sunarso.


Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid saat Peresmian Pembukaan ASEAN Business Investment Summit 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 1 September 2023. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid Sedang Rampungkan White Paper untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Itu White Paper?

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sedang merampungkan white paper untuk legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah itu?


Tradisi Keboan di Desa Aliyan Banyuwangi, Mempertahankan Tradisi dan Meningkatkan Pariwisata

1 hari lalu

Tradisi Keboan Desa Aliyan, Banyuwangi. Foto: Angelina Tiara Puspitalova
Tradisi Keboan di Desa Aliyan Banyuwangi, Mempertahankan Tradisi dan Meningkatkan Pariwisata

Tradisi Keboan di Desa Aliyan, Banyuwangi yang mengekspresikan rasa syukur suku osing atas berkah yang diterima sepanjang tahun.


Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

2 hari lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Arsjad Rasyid (tengah), menerangkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi yang didirikan KADIN pada Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Dukung Program Ekonomi Prabowo, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Kadin Indonesia siapkan white paper berisi usulan pelaku usaha dan akademisi soal kebijakan ekonomi. Dukung pelaksanaan program Prabowo.


Bapanas Dorong UMKM Lokal Ciptakan Diversifikasi Pangan

2 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, ketika ditemui dalam acara CNBC Economic Outlook 2024, di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bapanas Dorong UMKM Lokal Ciptakan Diversifikasi Pangan

Bapanas berkomitmen dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor pangan lokal.


Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

2 hari lalu

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad di acara kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM. Dok.Humas PNM.
Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

PNM dan MES berkolaborasi untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha PNM


Kokoon Hotel Banyuwangi Tampilkan Produk UMKM Lokal di Setiap Kamar

4 hari lalu

Produk UMKM Lokal yang ditampilkan di setiap kamar hotel Kokoon Banyuwangi.
Kokoon Hotel Banyuwangi Tampilkan Produk UMKM Lokal di Setiap Kamar

Sebanyak 163 kamar di Kokoon Hotel Banyuwangi kini dilengkapi dengan produk-produk khas Banyuwangi.


BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

4 hari lalu

Pedagang sayuran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan layanan keliling dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. DOK. BRI.
BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

6 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


MRT Jakarta Layani 18,48 Juta Penumpang pada Semester Pertama 2024

6 hari lalu

Penumpang menaiki MRT Jakarta di Stasiun MRT Bundaran HI saat promo tarif Rp 1 untuk merayakan HUT ke-497 Kota Jakarta, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
MRT Jakarta Layani 18,48 Juta Penumpang pada Semester Pertama 2024

PT MRT Jakarta (Perseroda) melayani 18,48 juta penumpang pada Semester 1 2024 atau rentang Januari-Juni 2024.