TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut terpukul akibat menurunnya daya beli masyarakat. Teten bahkan menyebut, indeks bisnis UMKM juga ikut turun akibat anjloknya daya beli masyarakat.
“Pertengahan tahun lalu, indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun,” ucap Teten ketika ditemui di sela-sela agenda Cerita Nusantara di Istora Senayan pada Jumat, 27 September 2024.
Teten juga mengungkapkan, turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan turunnya omset dari UMKM. Bahkan, Teten juga menyebutkan persentase kredit macet atau non-perfoming loan (NPL) dari UMKM juga ikut meningkat angkanya.
“Kalau daya beli masyarakat, omsetnya kan turun. Sehingga NPL yang tadinya di bawah 3 persen sekarang di atas 4 persen,” ucap Teten.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,09. Hal ini menunjukkan adanya deflasi selama tiga bulan berturut-turut yang menjadi indicator melemahnya daya beli masyarakat.
Daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah sendiri sudah terlihat grafik penurunannya sejak perayaan Idul Adha pada Juni 2024. Penurunan daya beli masyarakat juga nampak saat masa Lebaran lalu. Hal itu tergambar pada indeks penjualan rill Bank Indonesia pada April 2024 yang mengalami kontraksi secara tahunan sebesar 2,7 persen.
Data BPS juga menunjukkan porsi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019 lalu. Dari jumlah 57,33 juta (21,45 persen) kelas menengah pada 2019, kini tinggal 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024 –turun hampir 10 juta masyarakat.
Penurunan jumlah kelas menengah ini menjadi sorotan BPS. Pasalnya, kelompok masyarakat tersebut berperan penting dalam perekonomian suatu negara.
“Kelas menengah memiliki peran yang sangat krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Haura Hamidah, Han Revanda Putra, dan Raden Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Patra Logistik Digugat Pailit Tak Bayar Utang Rp528 Juta