Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Pengamat: Ini Tabungan yang Dipaksakan

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana potong upah pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Ia mengatakan, urusan perumahan bukan perkara sederhana sehingga butuh perhitungan matang.

Menurut Anton, untuk mendukung pembiayaan pengadaan rumah bagi masyarakat, pemerintah tak cukup hanya memberlakukan kebijakan potong upah pekerja lewat regulasi. Pemerintah harus bisa memastikan iuran yang dikumpulkan pekerja melalui Tapera benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membeli hunian. "Ini tabungan yang 'dipaksakan' untuk rumah. Dengan uang segitu, apa nanti dapat rumah?" kata Anton ketika dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2024.

"Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai hal-hal seperti ini tujuannya cuma buat pengumpulan dana masyarakat," tambah Anton.

Kebijakan pemotongan gaji pekerja swasta sebesar 3 persen untuk Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei lalu. Beleid ini merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020. Dalam aturan sebelumnya, pekerja swasta wajib ikut Tapera maksimal tujuh tahun semenjak peraturan berlaku.

Kebijakan tersebut menuai penolakan dari kalangan buruh. Selain karena menilai iuran Tapera akan menjadi beban, buruh meragukan manfaat yang bisa diklaim dari tabungan ini. Meskipun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan iuran ini akan bermanfaat karena bisa membantu pekerja memiliki rumah.

Penolakan ini salah satunya disampaikan  pekerja di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tergabung dalam Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE IMIP. Ketua SBIPE IMIP Henry Foord Jebss tidak yakin iuran yang masuk untuk Tapera bisa kembali ke kantong para pekerja. Ia berkaca pada sejumlah kasus sulitnya klaim manfaat iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi selama ini.

Henry pun menduga wacana pemotongan gaji pekerja swasta untuk Tapera hanya menjadi kedok pemerintah untuk mengumpulkan dana masyarakat. “Kami menduga ini cara pemerintah untuk menutup defisit APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara)” tutur Henry melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa malam, 28 Mei 2024.  “Ini tidak ada manfaatnya untuk buruh.”

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirah juga menilai kebijakan Tapera untuk pekerja swasta ini masih ngawang alias belum jelas. Dalam penyusunan regulasinya pun, kata dia, pemerintah tidak melibatkan pekerja. Karena itu, ia tidak yakin pekerja bisa benar-benar bisa mendapatkan rumah setelah menyetor iuran. "Tapera ini seperti apa bentuknya, bagaimana proses klaimnya? Harusnya buruh dilibatkan (dalam penyusunan regulasinya)" tutur Mirah kepada Tempo, Selasa, 28 Mei 2024.

Senada dengan Henry, Mirah khawatir kebijakan potong gaji untuk Tapera manfaatnya tidak bisa benar-benar dirasakan. "Ketika pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal, PHK, dan tidak bisa klaim, uangnya ke mana? Itu kan jadi uang tak bertuan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pilihan editor: Partai Buruh Siap Demo Tolak Tapera: Program Tidak Jelas, Mustahil Bantu Buruh Miliki Rumah

 RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Perusahaan di Cina Digugat karena Minta Calon Karyawan Perempuan Tes Kehamilan sebelum Resmi Diterima

2 jam lalu

Ilustrasi test pack kehamilan. Freepik.com
Puluhan Perusahaan di Cina Digugat karena Minta Calon Karyawan Perempuan Tes Kehamilan sebelum Resmi Diterima

Jaksa penuntut mengajukan gugatan melawan perusahaan di Cina yang meminta calon karyawan melakukan tes kehamilan


Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

4 hari lalu

Ilustrasi bos sedang berkomunikasi dengan anggota timnya di tempat kerja. Foto: Unsplash.com/Amy Hirschi
Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

Atasan bisa memanfaatkan media sosial untuk mendeteksi masalah keuangan karyawan, termasuk adakah indikasi terlibat judi online.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

4 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

6 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

6 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani, mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, Senin 17 Juni 2024.
Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink

Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah polemik yang terjadi di masyarakat mulai dari penyelenggaraan haji, Tapera, hingga judi online.


Transaksi Judi Online Pegawai KPK Capai Rp 115 Juta, Ada yang Kecanduan

9 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Transaksi Judi Online Pegawai KPK Capai Rp 115 Juta, Ada yang Kecanduan

Pegawai KPK diduga ikut bermain judi online. Transaksi permainan haram itu mencapai Rp 115 juta pada 2023.


Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Prediksi Subsidi Energi 2024 bakal Membengkak, PT Pos Indonesia Bantah PHK Karyawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak.


KPK Masih Dalami Dugaan Pegawainya yang Bermain Judi Online

9 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Masih Dalami Dugaan Pegawainya yang Bermain Judi Online

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan lembaganya memiliki komitmen berantas judi online.


Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

9 hari lalu

Petugas menyortir paket barang yang akan dikirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Bandar Lampung, Lampung, Kamis 13 April 2023. Menurut petugas kantor pos setempat memasuki pekan keempat jelang Lebaran pengiriman paket pos mengalami peningkatan hinga 50 persen lebih dibandingkan hari biasa dan diprediksi terus mengalami kenaikan. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan.


Satgas BLBI Serah Terima Penggunaan Aset Senilai Rp2,77 Triliun ke Kementerian dan Lembaga

12 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Satgas BLBI Serah Terima Penggunaan Aset Senilai Rp2,77 Triliun ke Kementerian dan Lembaga

Sejak 2021 satgas BLBI telah mengumpulkan aset melalui penagihan mencapai Rp38,2 triliun.