TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pemerintah masih punya utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pengadaan pupuk subsidi. Jokowi mengingatkan ada mekanisme yang berlaku sehingga pemerintah belum membayar utang tersebut.
“(Bukan) langsung tagih, langsung bayar. Penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar,” kata Jokowi ditemui usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 3 April 2024.
Jokowi mengatakan kalau sudah diaudit dan sudah rampung, utang itu pasti dibayar.
Sebelumnya Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan, pemerintah masih memiliki utang pupuk subsidi senilai Rp 10,48 triliun. Utang tersebut merupakan utang pupuk subsidi yang kurang dibayar dari rentang waktu 2020 sampai 2023.
Menjelaskan dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 2 April 2024, Rahmad mengatakan piutang mereka ke pemerintah sejak 2022 tersisa Rp 600 miliar. Sementara pada 2023 piutang subsidi hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun.
Rahmad menyebut pemerintah masih menunggu proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah disebut telah membayarkan utang periode 2022 sebesar Rp 16,3 triliun. Namun, Rahmad menyatakan, masih ada penghitungan yang masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK dari angka itu sebesar Rp 10,4 triliun.
“Itu belum terbayar semua karena masih ada beberapa item yang masih membutuhkan beberapa verifikasi,” kata dia.
Pilihan Editor: Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan
