TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diyakini tidak masuk dalam kabinet pemerintahan berikutnya. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto kini unggul 58,76 persen suara dalam real count sementara Pemilihan Presiden 2024 dari Komisi Pemilihan Umum.
Lalu siapa yang berpotensi menjadi Menkeu berikutnya? Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengakui chemistry antara Sri Mulyani dan Prabowo memang tidak cocok.
"Sehingga kemungkinan Prabowo mencari yang lain," kata Didik lewat pesan WhatsApp kepada Tempo, Rabu, 21 Februari 2024.
Menurut Didik, banyak ekonom yang potensial menjadi menteri keuangan. Di antaranya Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Menteri Keuangan periode Oktober 2019-April 2021 Bambang Brodjonegoro. Selain itu, menurut Didik, ada Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dan Arif Budimanta yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi.
Sebelumnya di media sosial X muncul poster biru berisi nama-nama tokoh yang bakal menduduki jabatan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pada poster tersebut, muncul nama Wishnu Wardhana sebagai Menteri Keuangan merangkap Kepala Bappenas.
Selain itu, turut beredar pula pesan di WhatsApp tentang susunan kabinet Prabowo-Gibran. Dalam versi ini, Menteri Keuangan diampu oleh Thomas Muliatna Djiwandono.
Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara soal bocornya daftar nama yang akan mengisi pos-pos menteri dalam kabinet baru pemerintahan selanjutnya pada 2024–2029.
"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetil tentang nama-nama," kata Drajad ketika dihubungi Tempo, Selasa, 20 Februari 2024.
Menurut dia, pembahasan terkait nama-nama menteri ke depan bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Prabowo, Gibran, serta para Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," ujar Drajad.
AMELIA RAHIMA SARI | DEFARA DHANYA
Pilihan Editor: Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Platform Digital Dilarang Komersialisasi Berita
