Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Diyakini Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Penerusnya?

Reporter

Editor

Khairul anam

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia bersama suaminya melalukan pemilihan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Ranji, pukul 9.00 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Sri Mulyani memamerkan klingking yang telah ditandai tinta sambil melakukan salam lima jari. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia bersama suaminya melalukan pemilihan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Ranji, pukul 9.00 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Sri Mulyani memamerkan klingking yang telah ditandai tinta sambil melakukan salam lima jari. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto, apabila menteri pertahanan itu resmi memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, saat ini unggul dalam sejumlah hitung cepat Pilpres 2024. Keduanya berhasil meraup rata-rata suara 56-59 persen.

Tidak masuknya Sri Mulyani dalam kabinet Prabowo menguat setelah dirinya mengakui tidak akan terlibat dalam pembahasan sinkronisasi pemerintahan selanjutnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan saat ini dia hanya ingin fokus untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku nggak lah,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 19 Februari 2023, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo. 

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pembahasan mengenai APBN 2025 antara pemerintah saat ini dan yang akan datang tidak bisa dihindari.

“Tapi nanti tidak terhindarkan itu akan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang,” ucap Bendahara Negara tersebut.

Sri Mulyani juga mengungkapkan pemanggilan dirinya oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada Senin kemarin, adalah untuk melaporkan beberapa hal terkait tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Dia juga menyampaikan sejumlah persiapan mengenai tunjangan hari raya, gaji ke-13, hingga penyesuaian APBN 2024.

“Juga dapat arahan mengenai bagaimana untuk navigasi situasi saat ini, terutama dalam kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan dengan baik,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat santer dikabarkan akan mundur dari Kabinet Jokowi di tengah panasnya persaingan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Indonesia, Faisal Basri. Dia mengatakan bahwa Sri Mulyani adalah salah satu menteri Jokowi yang paling siap untuk mengundurkan diri. Sri Mulyani disebut-sebut tidak setuju dengan kebijakan Jokowi yang menambah anggaran bantuan sosial di tengah kampanye Pilpres 2024--yang dinilai banyak pihak menguntungkan Prabowo-Gibran. 

Situasi tersebut membuat beberapa pihak yakin SMI tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo. Apalagi Prabowo sempat berujar dalam kampanyenya, bahwa siapapun menterinya harus setuju dengan program makan siang dan minum susu gratis bagi anak sekolah. 

Terbaru, beredar poster yang menampilkan sejumlah tokoh calon menteri kabinet Prabowo-Gibran. Tidak jelas siapa yang membuat, Kabinet Indonesia Emas  Prabowo-Gibran disebut akan menganut struktur kabinet Orde Lama yang menyertakan posisi menteri muda--kini wakil menteri. Menteri keuangan diisi oleh Wisnu Wardhana, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran.  

Berikut daftar nama-nama yang disebut dalam poster akan menjadi menteri dan kepala badan atau lembaga Prabowo-Gibran.  

Dewan Pertimbangan Presiden : Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono 

1. Kepala staf kepresidenan: Nusron Wahid

2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menko Polhukam: Agus Harimurti Yudhoyono.

4. Menko Energi, Investasi dan LH: Erick Thohir

5. Menko Bidang Pangan dan Gizi: Rachmat Pambudy

6. Menhan: Sjafrie Sjamsoeddin

7. Wakil Menhan: M.Herrindra

8. Menteri Sekretaris Kabinet: Rui Duarte

9. Menteri Sekretaris Negara: Sugiono

10. Mendagri: Tito Karnavian

11. Menlu: Rosan Roeslani

12. Wakil Menlu: Teuku Riefki Harsya

13. Menteri Perindustrian: Budi Gunadi Sadikin

14. Menteri Pariwisata: Helmi Yahya

15. Menteri Hukum dan HAM: Yusrli Ihza Mahendra

16. Menteri Pendidikan: Ace Hasan Syadzily

17. Menteri Kesehatan: Terawan

18. Menag: Yaqut Cholil Qoumas

19. Wakil Menkes: Benny Octavianus

20. Menteri PPA: Rahayu Saraswati

21. Wakil Menteri PPA: Grace Natalie

22. Menteri Riset: Amarulla Octavian

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

23. Menteri Ketenagakerjaan: Emanuel Melkiades Laka Lena

24. Menteri Energi: Rauf Purnama

25. Wakil Menteri Energi: Oki Muraza

26. Menteri PUPR: Ridwan Kamil

27. Menhub: Bambang Haryo Soekartono

28. Menkeu: Wishnu Wardhana

29. Wakil Menkeu: Kartiko Wirjoatmodjo

30. Menteri Investasi: Bahlil Lahadelia

31. Menteri Komunikasi: Budi Arie Setiadi

32. Menteri Muda Komunikasi: Noudhy Valdryno

33. Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

34. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

35. Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

36. Menteri Aparatur Negara: Bambang Eko S

37. Menteri Desa: Budiman Sudjatmiko

38. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan: Hadi Tjahjanto

39. Wakil Menteri Tata Ruang: Raja Juli Antoni

40. Menteri BUMN: Sakti Wahyu Trenggono

41. Wakil Menteri BUMN: Dirgayuza Setiawan

42. Menteri Kelautan: TB Haeru Rahayu

43. Wakil Menteri Kelautan: Riza Damanik

44. Menpora: Dito Ariotedjo

45. Menteri Muda Olahraga dan Pemuda: Arief Rosyid Hasan

46. Menteri Koperasi: Maruarar Sirait

47. Wakil Menteri Koperasi: Sudaryono

48. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Robert P Lumban Gaol

49. Kepala BIN: Dudung Abdurachman

50. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana

51. Kepala Bulog: Arief Prasetyo Adi

52. Kepala Badan Penerimaan Negara: Bambang Brodjonegoro

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: KCIC Buka Suara soal Penodongan Penumpang Whoosh oleh Driver Taksi Online di Sekitar Stasiun Tegalluar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara (tengah), Pemilik PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan (kiri) dan Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses (kanan) dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024. Dalam proyek ini, Aguan membangun 250 rumah dengan anggaran Rp 60 miliar. TEMPO/Riri Rahayu
Deretan Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Kabinet Prabowo

Jika rencana program 3 juta rumah ini benar-benar akan diwujudkan, di manakah lokasi untuk proyek ini akan dibangun?


PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji (kanan) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.


Tito Karnavian Sebut Prabowo Rakor dengan Kepala Daerah pada 7 November, Ini yang Dibahas

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat tersebut membahas rencana dan strategi Kementerian Dalam Negeri pada 100 hari Kabinet Merah Putih. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Tito Karnavian Sebut Prabowo Rakor dengan Kepala Daerah pada 7 November, Ini yang Dibahas

Tito Karnavian mendapat banyak permintaan dari kepala daerah yang ingin mendengar langsung visi, misi, dan program Prabowo-Gibran.


GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

2 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

Sabtu besok, GSN kabarnya akan dideklarasikan. Deklarasi disebutkan pula akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.


Agenda Terselubung Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional

2 hari lalu

Agenda Terselubung Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional

Tim Prabowo-Gibran akan mendeklarasikan pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), untuk mengawal program pemerintah.


Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

2 hari lalu

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Pengadilan memutus pailit setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Shutterstock
Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kementerian Keuangan merespons soal ramai dibahasnya opsi dana talangan untuk menyelamatkan Sritex yang pailit.


Relawan Jokowi Bantah Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional untuk Bagi-bagi Kekuasaan

2 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Jokowi Bantah Pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto bakal mendeklarasikan dan mengukuhkan pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN pada 2 November mendatang.


Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

2 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET), Sylver Matutina (kiri) memenuhi panggilan Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai saksi pelapor atas laporannya terhadap Fahri Hamzah terkait orasinya pada 4 November 2016, di Mapolda Metro Jaya, Senin 28 Novmeber 2016. Tempo/Andi Gunawan
Ratusan Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran Masuk ke Gerakan Solidaritas Nasional

GSN akan dihuni oleh ratusan organisasi maupun relawan pendukung Jokowi dan Prabowo-Gibran. Organisasi ini juga bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani.


Selamatkan Sritex, Sri Mulyani Beri Keringanan Ekspor dan Impor lewat Bea Cukai

2 hari lalu

Suasana di kawasan kantor PT Sritex usai Pengadilan Niaga Kota Semarang memutuskan bahwa perusahaan itu pailit, Kamis, 24 Oktober 2024. Kantor tersebut berlokasi di Jalan KH Samanhudi 88, Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Selamatkan Sritex, Sri Mulyani Beri Keringanan Ekspor dan Impor lewat Bea Cukai

Kementerian Keuangan bakal membantu operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dengan meringankan pengurusan izin ekspor dan impor perusahaan


Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

2 hari lalu

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk Iwan Setiawan Lukminto, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dan Vice President PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto dalam konferensi pers di Kantor Pusat API, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Apindo Minta Pemerintah Kembali Berikan Insentif PPh 21 DTP untuk Menyelamatkan Industri Tekstil

Apindo mengusulkan pemerintah kembali menerapkan insentif pajak penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami kontraksi