Arief menyatakan, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu dan hampir tidak ada komplain. "Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Bapanas kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik," ucap dia.
Per 6 Februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 179.149.760 kg. Pemerintah berencana menyebarkan bantuan ini sampai Juni mendatang.
Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog dan menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
"Untuk persiapan panen bulan Maret, proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kami siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di-on-kan semua," ujar dia.
Selain itu, Arief mengatakan, pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh, seperti misalnya pada bahan pokok beras. Jika harga ketika panen mulai meningkat dan harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, maka dinilai masih cukup baik. "Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ucap dia.
Adapun indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah melalui perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sejak Oktober 2022 tercatat berkembang melampaui angka 100. Kemudian per Januari 2024, NTTP berada di angka 116,16.
Pilihan Editor: OJK Tetapkan Bembi Juniar sebagai Direktur Utama Hijra Bank
