Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Bidik Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen, Indef: Sepertinya Sulit Tercapai, karena...

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 19 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 19 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menanggapi optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mencapai 5,2 persen.

“Target tersebut sangat optimistis. Kalau proyeksi Indef, pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,8 persen,” ujar Eko ketika dihubungi Tempo, Rabu, 31 Januari 2024. 

Saat ini, kata dia, harga komoditas yang menyumbang surplus neraca perdagangan relatif melandai. Sementara perekonomian global juga diperkirakan hanya tumbuh 3,1 persen.

Dari sisi investasi, Eko mengatakan dunia usaha saat ini sedang menunggu hasil Pemilihan Umum atau Pemilu. Adapun konsumsi masyarakat tertekan kenaikan harga bahan pokok sehingga menurutnya daya beli menjadi menurun.

“Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun ada Pemilu, sulit sepertinya untuk mencapai 5,2 persen,” tuturnya. 

Sebelumnya, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 bisa mencapai 5,2 persen. Angka tersebut sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pertumbuhan tahun ini menurut SMI didorong oleh pemilihan umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Proyeksi pertumbuhan yang kuat pada 2024 terutama didorong aktivitas penyelenggaraan Pemilu," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap agenda Pemilu dapat berdampak positif pada aktivitas konsumsi pemerintah dan masyarakat. Dia pun optimistis dampak positif akan terasa dengan berlanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) pada 2024 ini.

Meski optimistis, Sri Mulyani mengingatkan bahwa saat ini masih ada berbagai risiko global. Di antaranya soal kecenderungan pelemahan ekonomi dari sejumlah negara utama dunia seperti Tiongkok, serta meningkatnya tensi geopolitik. Ditambah pula dengan fragmentasi global yang juga bisa menciptakan tekanan di berbagai negara.

DEFARA DHANYA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan EditorSri Mulyani Waspadai Student Loan Bisa Timbulkan Masalah, Kemendikbudristek: Sedang Jadi Kajian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

18 menit lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali; dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menggelar konferensi pers terkait penerapan protokol kesehatan kompetisi Liga 2 Musim 2021, Selasa, 28 September 2021. Tempo/Irsyan
Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

11 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

13 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

20 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

21 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.