TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat bahwa Anggaran Pendapatan dan Keuangan Negara atau APBN 2023 membukukan defisit sebesar Rp347,6 triliun pada akhir 2023.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa realisasi sementara ini setara dengan 1,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pada tahun 2022 kita lihat kondisinya sudah mulai konsolidasi. Tahun 2023 ini konsolidasinya jauh lebih cepat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2023.
Dia menjelaskan, defisit tersebut lebih rendah dari target Rp 479,9 triliun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 dan jauh lebih rendah dari target awal dalam APBN 2023 yakni sebesar 598,2 triliun.
“APBN 2023 kita desain dengan defisit Rp 598 triliun, atau 2,84 persen dari PDB. Kemudian di tengah tahun kita revisi agak rendah jadi Rp 479 triliun, atau 2,27 persen dari PDB. Ternyata realisasi defisit kita jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun,” kata Sri Mulyani.
“Bayangkan hampir setengahnya dari original design, jadi defisit kita hanya 1,65 persen dari PDB.”
Adapun defisit ini terjadi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci realisasi sementara pendapatan negara hingga akhir 2023 tercatat sebesar Rp 2.774,3 triliun atau mencapai 105,2 persen dari target Perpres 75/2023 sebesar Rp 2.637,2 triliun. Angka ini juga tumbuh 5,3 persen dari pendapatan negara tahun lalu, yakni sebesar Rp 2.635,8 triliun.
Sementara dari sisi belanja negara, realisasi sementaranya mencapai Rp 3.121,9 triliun. Angka ini meningkat 100,2 persen dari target Perpres 75/2023 yang sebesar Rp 3.117,2 triliun. Belanja ini juga meningkat 0,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp 3.096,3 triliun.
Pilihan Editor: Keseimbangan Primer Tahun Ini Surplus Rp 92,2 T, Sri Mulyani: Pertama Kali Sejak 2012
