Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Legislator PDIP Pesimistis KRIS BPJS Kesehatan Bisa Diimplementasikan Pertengahan Tahun Depan

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo pesimistis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan bisa diimplementasikan mulai Juni 2025. Pasalnya, meskipun rumah sakit disiapkan, kebijakan KRIS tidak diimbangi konsep pembiayaan asuransi pemerintah tersebut.

"Kalau belum ada desain anggaran, rasanya  masih kurang sempurna," kata Rahmad dalam acara diskusi 'BPJS Kesehatan dengan KRIS, Permudah Layanan atau Jadi Beban?' di DPR RI, Selasa, 21 2024. "Pesimistis, bukan berarti tidak mendukung."

Menurut Rahmad, jika konsep pembiayaan belum disiapkan, penerapan KRIS BPJS berpotensi mundur dari target. Kalaupun ada wacana kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta, ia berujar, detail konsepnya belum jelas. 

"Modelnya seperti apa? Itu PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah," ujar dia. 

Poilitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu khawatir konsep pelaksanaan KRIS BPJS Kesehatan tanpa mempersiapkan skema pembiayaan akan berdampak pada peserta. Ia mengingatkan pemerintah agar KRIS BPJS Kesehatan tidak membebani peserta mandiri. 

"Jangan sampai ketika KRIS berjalan, terjadi peserta BPJS Kesehatan yang menjadi mantan peserta karena tidak mampu membayar iuran kelas mandiri," kata dia. 

Pasalnya, peserta mandiri tidak mendapat bantuan dari pemerintah seperti peserta yang tergolong Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Ini perlu perhatian dan pemerintah  harus cermat," tuturnya.

Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan KRIS. Dalam beleid itu disebutkan, KRIS harus mulai berlaku tahun 2025. 

Sementara KRIS BPJS belum diberlakukan, BPJS Kesehatan masih menerapkan iuran mandiri peserta kelas I sebesar Rp 150 ribu dan kelas II Rp 100 ribu. Kemudian, iuran kelas III sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp 7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp 35 ribu. 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan. DJSN masih menghitung nilai risiko sebelum angka iuran ditetapkan. "Kami sedang mengambil data-data yang dibutuhkan supaya itungan aktuarinya pas," katanya di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024. 

Namun prinsipnya, kata Agus, DJSN sebagai petugas yang mengevaluasi sistem tersebut tetap memikirkan hak-hak kesehatan masyarakat dengan gotong royong sesuai dengan aturan Undang-Undang. 

Lebih lanjut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menyebut pihaknya membuka opsi atau kemungkinan untuk bekerja sama dengan asuransi swasta. "Peluang membuka kerja sama dengan asuransi itu ada, sepanjang mekanisme kerja sama tidak berbenturan dengan regulasi ataupun peraturan terkait Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujarnya pada Jumat, 17 Mei 2024.

Dia menyebut, perusahaan asuransi swasta dapat mengembangkan produk asuransi untuk menjamin pelayanan kesehatan di luar manfaat yang dijamin Program JKN. Di samping itu, juga dapat menciptakan produk yang memungkinkan pasien Program JKN untuk naik kelas ruang rawat inap di atas haknya. 

Akan tetapi, mekanisme koordinasi manfaat disebut harus digodok lebih lanjut. "Harus ada bentuk kerja sama yang pas dan dibuat regulasi yang sedemikian rupa agar tidak mengganggu tatanan yang sudah ada saat ini,," ujarnya.

RIRI RAHAYU | AISYAH AMIRA | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Menyongsong Pemberlakuan KRIS: Begini Rincian Sistem Iuran BPJS Kesehatan dari Program JKN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

33 menit lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

1 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Tak Biarkan Bobby Nasution dan Khofifah Lawan Kotak Kosong, Hasto Pastikan Kader PDIP Bakal Maju

Hasto memastikan akan mengusung kadernya di Pilgub Sumatera Utara dan Jawa Timur lawan Bobby Nasution dan Khofifah.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.


Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

4 jam lalu

Dari kiri Ketua Dewan Penasihat organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Aldwin Rahardian, Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Bang Japar di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Kata Anies Baswedan soal Peluang Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta

Anies Rasyid Baswedan menanggapo isu peluang dia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.


Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Ribka Tjiptaning Desak Jokowi Akui Kudatuli Sebagai Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning mendesak Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam daftar pelanggaran HAM berat.


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

6 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

7 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

8 jam lalu

Sejumlah pengurus teras DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga untuk memperingati Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juli 2021. Istimewa.
PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

PDIP menggelar diskusi bertajuk, Kudatuli, Kami Tidak Lupa, dalam rangka memperingati peristiwa 27 Juli 1996.