Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekonom Prediksi Ekonomi di Tahun Pemilu 2024 Bakal Stagnan: Bahkan Mungkin Sedikit Melambat

image-gnews
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Tempo/Tony Hartawan
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 bakal mengalami stagnasi. 

"Saya kira potensi ancaman ekonomi kita di tahun depan itu ada kemungkinan stagnasi, bahkan mungkin sedikit melambat walaupun tidak besar," ujar Tauhid ketika dihubungi di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023.

Ia lalu menjelaskan faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air adalah perlambatan ekonomi global. Hal ini terlihat dari melemahnya permintaan ekspor Indonesia, terutama dari Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

"Kita masih punya masalah dari sisi penurunan ekspor impor sampai tahun depan, harga komoditas masih belum bergejolak baik akibat pelemahan ekonomi dunia, sehingga itu yang membuat ekonomi kita tidak bertumbuh tinggi," tutur Tauhid.

Tak hanya itu, Tauhid juga menyebutkan adanya faktor domestik yang mempengaruhi ialah daya beli masyarakat Indonesia yang melemah. Hal ini juga turut menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

"Walaupun pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat untuk menjaga daya beli, tetapi nilai bansos yang diberikan kepada masyarakat itu nggak cukup untuk meningkatkan daya beli," ucap Tauhid. "Jadi rata-rata hanya untuk mempertahankan dari kenaikan harga yang bersifat volatile food."

Oleh sebab itu, Tauhid menyebutkan ada sejumlah kebijakan yang perlu digenjot pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada tahun depan. Tiga langkah itu mulai dari memperkuat ekonomi domestik dengan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya masih bagus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat melalui efektivitas bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan fasilitas pendukung. Ketiga, pemerintah agar meningkatkan masyarakat kelas menengah melalui program-program yang tepat sasaran.

"Kita harus meningkatkan kelas menengah kita yang tidak tersentuh bantuan, tidak tersentuh program dari pemerintah tapi mereka jumlahnya banyak. Untuk itu perlu pemerintah membuat program karena mereka juga merupakan penggerak penting perekonomian," ucap Tauhid.

Lebih jauh, Tauhid berharap dengan adanya momentum tahun politik pada 2024, pemerintah bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. "Momentum ini harus dikawal agar nantinya terjadi perbaikan di perekonomian kita agar lebih baik lagi."

ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo - Gibran Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6-7 Persen, TKN: Langkah Pertama Hilirisasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

3 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto; Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali; dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menggelar konferensi pers terkait penerapan protokol kesehatan kompetisi Liga 2 Musim 2021, Selasa, 28 September 2021. Tempo/Irsyan
Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

8 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

10 jam lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

12 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

20 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

23 jam lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

1 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.


Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.