Namun, ada agenda strategis di Pulau Kalimantan. Pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara. Pada bagian itu, hanya menyebut ingin menjadikan Pulau Kalimantan sebagai 'Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri'.
“Anies Baswedan tampaknya lebih memihak perubahan untuk mengevaluasi kembali kelanjutan proyek IKN ini,” tutur Didin.
Namun, karena terlanjur dibangun, Didin menyarankan kepada capres dan cawapres terpilih agar memaksimalkan IKN cukup sebagai ibu kota pemerintahan saja. Dengan alokasi anggaran yang sudah keluar puluhan triliun, Didin meminta agar itu tidak menjadi mubazir.
“Bisa dimanfaatkan seperti Putrajaya di Malaysia atau Camp David di Amerika Serikat, yakni tempat pertemuan presiden dengan tamu-tamu negaranya,” kata dia. “Dengan demikian penyelesaiannya tidak sampai mngganggu keberlanjutan fiskal.”
Penolakan pembangunan IKN
Didin merupakan salah satu dari 45 tokoh yang menginisiasi petisi agar pemerintah menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara pada Februari 2022 lalu. Alasannya, pembangunan IKN itu tanpa ada studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang mendapalam.
Selain itu, kata Didin, undang-undang juga prosesnya tanpa uji publik sebagaimana proses legislasi terjadinya undang-undang yang baik. “Sehingga terkesan sebagai legacy Presiden Jokowi pribadi,” tutur Didin.
Di Penajam Utara, Kalimantan Timur—lokasi IKN Nusantara—jika dijadikan ibu kota baru, akan semakin terjadi deforetasi yang kian intensif di kawasan itu secara keseluruhan. Karena, akan memicu multiflier effect dengan migrasi dan eksloitasi sumber daya alam besar-besaran di Kalimantan pada umumnya.
Selanjutnya: Padahal Presiden Jokowi berjanji saat di Glasgow....
