TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono mengatakan isu paling krusial saat ini adalah alih fungsi lahan sawah yang terus terjadi secara masif. Ia menyebut kondisi ini harus segera menjadi sorotan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras di Tanah Air.
Indonesia telah memiliki regulasi soal ini, yakni Undang-undang (UU) Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. "Namun hingga kini alih fungsi lahan sawah masih cenderung tidak terkendali, bahkan banyak disebabkan oleh proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa," kata Yusuf kepada Tempo, Rabu, 25 Oktober 2023.
Ia mengatakan luas lahan baku sawah pada 2019 adalah 7,46 juta hektar. Namun dia menduga kuat angka itu sudah tidak valid saat ini. Menurutnya, hal ini menggambarkan penyebab produksi beras Indonesia cenderung terus melemah dalam 5 tahun terakhir. Yakni dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,5 juta ton pada 2022.
Ia membeberkan di delapan provinsi sentra beras yaitu Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali dan NTB, luas lahan baku sawah (LBS) 2019 adalah 3,97 juta hektar. Namun pada 2021, hanya 3,84 juta hektar sawah saja di delapan provinsi tersebut yang dapat ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi atau LSD.
"Dengan kata lain, 136 ribu hektar sawah di delapan provinsi sentra beras tersebut diduga kuat telah mengalami konversi di sepanjang 2019-2021," ujarnya.
Ia mengatakan perlindungan terhadap lahan sawah yang tersisa, terutama di Jawa, adalah kebijakan yang tidak bisa ditawar. Sebab hal itu perlu dilakukan demi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
Ia menilai kebijakan membuka lahan sawah baru di luar Jawa, termasuk food estate, adalah kebijakan yang salah arah. Terlebih kebijakan itu membutuhkan biaya yang mahal dan beresiko sangat tinggi untuk ketahanan pangan kita. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar lebih mempertahankan sawah dan mendorong usaha pertanian berbasis keluarga (family farming) di Jawa.
Pilihan Editor: Antisipasi Dampak El Nino, Kementan Klaim Telah Tanam 310 Ribu Hektare Lahan Padi
