Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Buka Suara Soal Isu Menjadi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port (CDP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 27 Januari 2023. CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Tempo/Tony Hartawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port (CDP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 27 Januari 2023. CDP telah beroperasi sejak 2010 dan merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal isu yang beredar mengenai dirinya yang dikabarkan akan menjadi jadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Gubernur BI saat ini dijabat oleh Perry Warjiyo yang akan berakhir masa jabatannya pada Mei 2023.

Baca: Sri Mulyani: Belajar dari Kisah Nabi Yusuf, Kita Harus Mampu Antisipasi Siklus Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan bahwa soal pemilihan Gubernur BI sudah diatur dalam undang-udang. “Itu prosesnya sudah ada,” ujar dia dalam dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023 di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Dalam acara tersebut hadir pula Perry Wajiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS ) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut bendahara negara, pihaknya bersama KSSK masih fokus menjalankan tugas yang saat ini diemban.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Karena ini adalah tugas utama kita yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa pejabat Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Baca: Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahli Waris Bung Hatta Tuding Staf Khusus Menkeu Bajak Buku, akan Tuntut Secara Hukum?

18 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Ahli Waris Bung Hatta Tuding Staf Khusus Menkeu Bajak Buku, akan Tuntut Secara Hukum?

Staf khusus Menkeu, Yustinus Prastowo tak sangka mendigitalisasi buku Bung Hatta dituding membajak karya


Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

18 jam lalu

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, saat ditemui di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dituding Membajak Karya Bung Hatta, Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf dan Hapus Unggahan Buku Digital

Unggahan Yustinus Prastowo soal digitalisasi buku karya Bung Hatta berjudul Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo? mendapat teguran.


Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

18 jam lalu

TPID Kota Solo melakukan sidak untuk memantau harga barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Kadipolo Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024, menjelang Idul Adha 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo memantau harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Sri Mulyani Serahkan Keputusan ke Pemerintahan Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN 12 persen tahun depan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.


BI Perkirakan Penjualan Eceran Mei 2024 Meningkat, Produk Apa Saja?

1 hari lalu

Penjualan Makanan-Minuman Naik Selama Ramadan
BI Perkirakan Penjualan Eceran Mei 2024 Meningkat, Produk Apa Saja?

BI memperkirakan kinerja penjualan eceran bulan Mei 2024 meningkat, Indeks Penjualan Riil Mei 2024 tumbuh 4,7 persen secara tahunan.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

2 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Apindo DKI Jakarta Desak Pemerintah Batalkan Tapera, Akui Ajukan Keberatan Sejak 2016

DPP Apindo DKI Jakarta mengaku telah menolak Tapera sejak 2016. Pernah diajak diskusi dengan sejumlah kementerian.


Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

3 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Deretan Masalah Pembangunan IKN yang Ditemukan BPK: Rencana Pendanaan, Lahan Infrastruktur hingga..

Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah permasalahan atas pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Apa saja masalah yang ditemukan BPK itu?