TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membangun platform National Logistic Ecosystem atau NLE untuk mendukung industri dan distribusi logistik agar semakin baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan NLE ditargetkan terimplementasi di 14 pelabuhan dan bandara Indonesia.
“Kami juga terus mengekspansi dengan menggunakan teknologi digital. Ada kurang lebih 10 layanan dan program, serta 15 kementerian atau lembaga yang berkolaborasi dengan NLE," kata Sri Mulyani dalam acara Kunjungan Kerja dan Dialog Bersama Pelaku Usaha di PT Samsung Electronics Indonesia, Jumat, 27 Januari 2023.
Dengan begitu, pelaku bisnis tidak perlu lagi datang ke masing-masing kementerian atau lembaga untuk menanyakan regulasi, proses, maupun persyaratan, untuk kemudahan bisnis.
Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi
Sri Mulyani menuturkan, NLE merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2020 yang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis di Indonesia. Sehingga dapat semakin kompetitif, baik dari segi waktu, kecepatan, hingga biaya. “Ini yang dilakukan simplifikasi dari proses kolaborasi secara logistik, layanan secara pembayaran secara digital dan juga menjaga dan mengelola tata ruang kita,” kata dia.
Melalui dukungan teknologi digital ini, Sri Mulyani ingin kawasan industri dan pelabuhan menjadi etalase Indonesia dalam membangun bisnis. Karenanya, dia berujar tugas Bea Cukai semakin tidak mudah. Sebab, Bea Cukai mesti memfasilitasi industri pengawasan sekaligus menjaga dan mengantisipasi agar hal-hal negatif tidak masuk.
“Bisa ada yang nggak baik, bawa narkoba segala macam. Jadi, harus menjaga tapi tidak itu menjadi alasan untuk mempersulit pengusaha. Terutama yang bekerja untuk memperbaiki industri dan juga agar kita mampu meningkatkan kinerja perekonomian kita,” tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Dana Alokasi Khusus Kemenhub Tahun Ini Fokus Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa kehadiran NLE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan Pemerintah dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi.
Airlangga menyebut renaksi NLE sampai dengan Desember 2022 telah mencapai 90,5 persen dari total sejumlah 42 Renaksi. Layanan-layanan NLE tersebut telah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Pelabuhan Batam, Balikpapan, Merak, Samarinda, Kendari, Dumai, Palembang, Pontianak, dan Lampung.
Salah satu layanan dalam NLE, yakni Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) dalam proses pemeriksaan bersama (joint-inspection) antara Bea Cukai dan Karantina. Layanan ini disebut berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37 persen dari seluruh proses serta menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai Rp191,32 miliar.
Selain upaya peningkatan partisipasi penyedia jasa logistik yang sudah terintegrasi ke dalam NLE, Airlangga pun mendorong untuk dilakukan percepatan penyelesaian penataan zonasi terminal petikemas. Kemudian, sinkronisasi jalur kereta api dan petikemas di pelabuhan, serta menyelesaikan permasalahan lintas K/L terkait implementasi dan pengembangan NLE.
“Menjaga resiliensi ekonomi dan memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja sama dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Tentunya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan implementasi NLE,” tutup Menko Airlangga.
Baca juga: Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
