Bapanas berjanji impor beras ini tidak akan mengganggu hasil panen petani maupun harga gabah nantinya. Alasan dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucap Arief.
Arief berujar importasi beras komersial itu hanya dilakukan untuk pada akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.
Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas justru telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor hingga 500 ribu ton.
"Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan," ucap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.
Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang diizinkan Kemendag, Zulhas mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton. Sementara Badan Pangan Nasional menyatakan siap mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.
"Saya enggak tahu yang tau diperlukan Bulog dan Bapanas. Apa stok Bulognya sudah banyak nanti kita rapatkan lagi," kata Zulhas.
Zulhas juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu berasal. "Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin saja," tuturnya. Begitu pun perihal harga, menurutnya, hanya Bulog yang mengetahui apakah harga beras impor tersebut lebih murah dibandingkan harga beras lokal.
Ia menjelaskan Kemendag sebetulnya menolak impor beras dua kali dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait pangan. Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil panen dalam negeri surplus. Ia pun diperintahkan untuk mendampingi Menteri Pertanian memverifikasi data ketersediaan beras di lapangan. Namun setelah diberi waktu enam hari, kata dia, Kementan maupun Kemendag belum berhasil menyediakan beras itu.
"Sudah ditambah enam hari kerja lagi juga belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis," kata Zulhas.
MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
