Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat jumpa pers peluncuran Energy Transition Mechanism di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tantangan tahun depan berhubungan dengan krisis pangan dan energi. Tantangan tersebut, kata dia, direspons dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, di mana belanja untuk sektor tersebut meningkat.

“Belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Di mana pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun,” ujar dia dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.

Adapun untuk ketahanan energi nilainya sebesar Rp 341,3 triliun. Angka tersebut termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi. “Serta belanja di bidang energi,” kata Sri Mulyani.

Bendahara negara mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun. 

Untuk belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

“Dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triluin,” tutur dia.

Sementara, belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi tahun depan mencapai Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp 60 triliun.

Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memiliki target pendapatan negara sebesar Rp 2.463,0 triliun. Target itu, Sri Mulyani menjelaskan, mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Serta kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. 

Selain itu, target itu juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. “Untuk memperkuat pondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

9 jam lalu

Bursa Calon Gubernur BI, Apa Saja Kriteria yang Dibutuhkan dan Tantangannya di Tengah Gejolak Global?

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengungkap kriteria calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI. Apa saja?


Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

1 hari lalu

Ekonomi Terkini: Kinerja Ekspor Tertinggi, Serikat Pekerja Pertamina Tolak Privatisasi PT PGE Melalui IPO

Berita ekonomi dan bisnis terkini. Mulai dari kinerja ekspor yang moncer hingga penolakan privatisasi PT PGE.


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

1 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 7.733,99 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Bukan Karena Demen Berutang

Utang Indonesia tembus Rp 7.733,99 triliun per Desember 2022. Instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran yang sudah disetujui DPR.


Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

2 hari lalu

Segara Institut: Calon Gubernur Bank Indonesia Bisa dari Eksternal

Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam mengatakan calon Gubernur Bank Indonesia bisa saja berasal dari eksternal.


Penyebab Olahraga Membuat Anda Merasa Berenergi, atau Sangat Mengantuk?

2 hari lalu

Penyebab Olahraga Membuat Anda Merasa Berenergi, atau Sangat Mengantuk?

Ada faktor lain yang juga membuat perbedaan besar, dan akan memengaruhi apakah olahraga membuat kita merasa berenergi atau lelah


Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

2 hari lalu

Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan produksi.


Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

2 hari lalu

Ekonomi RI 2022 Tumbuh di Tengah Gejolak Global, Sri Mulyani: Ini Rahasianya

ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,31 persen di tengah gejolak ekonomi global, ini kata Sri Mulyani.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

2 hari lalu

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

2 hari lalu

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

Sri Mulyani Indrawati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS soal pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Begini penjelasannya.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

3 hari lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.