TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tantangan tahun depan berhubungan dengan krisis pangan dan energi. Tantangan tersebut, kata dia, direspons dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, di mana belanja untuk sektor tersebut meningkat.
“Belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Di mana pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun,” ujar dia dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022.
Adapun untuk ketahanan energi nilainya sebesar Rp 341,3 triliun. Angka tersebut termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi. “Serta belanja di bidang energi,” kata Sri Mulyani.
Bendahara negara mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun.
Untuk belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.
“Dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triluin,” tutur dia.
Sementara, belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi tahun depan mencapai Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp 60 triliun.
Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga memiliki target pendapatan negara sebesar Rp 2.463,0 triliun. Target itu, Sri Mulyani menjelaskan, mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Serta kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, target itu juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. “Untuk memperkuat pondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
