TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi. Namun di saat yang sama, kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung tahun depan tetap ditingkatkan.
“Target pendapatan negara adalah Rp 2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian,” ujar dia dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 1 Desember 2022.
Baca: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T
Target tersebut, kata Sri Mulyani, mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Serta kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
Bertumpu pada perpajakan
Bendahara negara tersebut mengatakan target itu juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya untuk memperkuat pondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
“Sementara, belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun. Ada pun belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.
“Dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triluin,” tutur Sri Mulyani.
Sementara, belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi tahun depan mencapai Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp 60 triliun.
Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
