Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keteragan seusai rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 di kompleks DPR, Senayan, Selasa, 20 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi. Namun di saat yang sama, kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung tahun depan tetap ditingkatkan.

“Target pendapatan negara adalah Rp 2.463,0 triliun. Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian,” ujar dia dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 1 Desember 2022.

Baca: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Target tersebut, kata Sri Mulyani, mencerminkan kehati-hatian di dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Serta kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. 

Bertumpu pada perpajakan

Bendahara negara tersebut mengatakan target itu juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuannya untuk memperkuat pondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.

“Sementara, belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun,” ucap Sri Mulyani.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan trasfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun. Ada pun belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.

“Dalam hal ini akan mencapai Rp 612,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, serta pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp 69,5 triluin,” tutur Sri Mulyani.

Sementara, belanja di bidang kesehatan yang selama 3 tahun ini memang menjadi prioritas karena tantangan pandemi tahun depan mencapai Rp 178,7 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp 60 triliun.

Perlindungan sosial karena APBN sebagai pelindung dari masyarakat atau shock absorber dialokasikan Rp 476 triliun. “Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi Rp 454,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 17 triliun serta pembiayaan Rp 4,3 triliun,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

6 jam lalu

Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan NLE ditargetkan terimplementasi di 14 pelabuhan dan bandara Indonesia.


Desain APBN 2023, Kemenkeu: Kesehatan Prioritas Diperkuat

6 jam lalu

Desain APBN 2023, Kemenkeu: Kesehatan Prioritas Diperkuat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjabarkan desain APBN 2023


Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

7 jam lalu

Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah tahun ini bakal mengurangi insentif pajak bagi dunia usaha.


Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

9 jam lalu

Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal memperlebar sektor usaha devisa hasil ekspor (DHE) yang wajib ditahan di dalam negeri.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

13 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

20 jam lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

1 hari lalu

Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin situasi tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan berjalan aman.


Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

1 hari lalu

Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

Hadapi ekonomi dunia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis.


Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

1 hari lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Pedagang Bakso Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

1 hari lalu

Pedagang Bakso Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.