Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Gestur Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri Mulyani mengatakan, secara tahunan belanja negara hanya tumbuh sebesar 4,5 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 11,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju. Pada tiga tahun pertama kabinet bertugas, Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 yang luar biasa dari sisi tantangan maupun dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian. 

Namun, Sri Mulyani menambahkan, Indonesia dapat menangani pandemi dan juga mengelola dampak dengan sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia. 

Baca: Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal ini menjadi instrumen yang luar biasa penting dan diandalkan,” ujar dia dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan, pada Kamis, 1 Desember 2022.

Pada tahun 2020 pemerintah membelanjakan lebih dari Rp 2.595,5 triliun dengan defisit yang melonjak akibat pandemi mencapai Rp 947,7 triliun. Maka pada tahun 2021 belanja meningkat lagi menjadi Rp 2.786,4 triliun. Namun defisit menurun tajam ke Rp 775,1 triliun, itu menandakan Covid-19 mulai bisa dikelola dan perekonomian mulai bangkit.

“Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan Rp 3106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp 598 triliun,” tutur Sri Mulyani

Menurut Sri Mulyani, itu menggambarkan bahwa dalam tiga tahun kita berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, melindungi masyarakat dan perekonomian. Serta secara bertahap, APBN juga mulai disehatkan kembali, di dalam merumuskan kebijakan di situasi yang luar biasa ini untuk memulihkan ekonomi.

“Hal Ini menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, fleksibel, namun tetap efektif dan akuntabel, di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa yaitu pandemi dan konsekuensinya,” kata dia.

Selain itu, Sri Mulyani berujar, APBN juga mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks, serta menghadapi gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR serta DPD atas segala masukan dukungan serta kerjasama yang sangat baik,” ucap bendahara negara itu.

Selanjutnya: Sri Mulyani pun mengatakan saat ini ...






Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

7 jam lalu

Sri Mulyani: NLE Ditargetkan Ada di 14 Pelabuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan NLE ditargetkan terimplementasi di 14 pelabuhan dan bandara Indonesia.


Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

9 jam lalu

Sri Mulyani: Ekonomi Bangkit usai Pendemi, Insentif Pajak Dunia Usaha Dikurangi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah tahun ini bakal mengurangi insentif pajak bagi dunia usaha.


Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

11 jam lalu

Revisi PP Devisa Hasil Ekspor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Sebut Bakal Tambah Sektor Manufaktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal memperlebar sektor usaha devisa hasil ekspor (DHE) yang wajib ditahan di dalam negeri.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

15 jam lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

21 jam lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

1 hari lalu

Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin situasi tahun politik menjelang Pemilu 2024 akan berjalan aman.


Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

1 hari lalu

Ekonomi Dunia Hadapi Ancaman Disrupsi, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Beri Insentif untuk Pelaku Usaha

Hadapi ekonomi dunia, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis.


Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

1 hari lalu

Ancaman Ketahanan Pangan Meningkat di Perkotaan Akibat Percepatan Urbanisasi di Asia-Pasifik

Ketahanan pangan mengancam masa depan di perkotaan telah terjadi saat ini akibat pertumbuhan urbanisasi signifikan di Asia-Pasifik. Ini penjelasannya.


Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

1 hari lalu

Akan Konsultasi Insentif Kendaraan Listrik dengan DPR, Sri Mulyani: Finalisasi Sedang Dilakukan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pembahasan soal insentif kendaraan listrik di pemerintah sudah hampir selesai.


Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

1 hari lalu

Bos Samsung Indonesia: Pencabutan PPKM Beri Angin Segar Bagi Pengusaha

Presiden Jokowi secara resmi menghentikan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022.