UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra V Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan hari ini, 20 September 2022, merupakan tonggak sejarah baru sektor digital di Indonesia. Hal itu karena pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni Undang-undang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP

"Sejak disampaikan rancangan UU PDP pada 24 Januari 2020 lalu oleh presiden kepada ketua DPR RI, kami telah bahu membahu menyelesaikan sebanyak 371 daftar invetarisasi masal atau DIM," tutur Johnny G. Plate dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 20 September 2022. 

Panitia kerja RUU PDP Komisi 1 DPR RI, rancangan UU PDP telah disetujui untuk disahkan pada sidang paripurna yang hari ini tah dilaksanakan. Panjangnya pembahasan yang dilalui menurutnya demi menghasilkan undang-undang yang substantif dan komperhensif. 

"Belum tentu dia sempurna namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu perkembangan teknologi dan perubahan di masyarakat," ucapnya. 

Ia menjelaskan UU PDP disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat. Jadi, UU PDP berlaku pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik perseorangan maupun korporasi, pihak pemerintah dan swasta. Khususnya untuk institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Di antaranya hak subyek data pribadi atau hak orang perseorangan, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban dalam pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi. 

Adapun lembaga Perlindungan Data Pribadi, kini berada langsung di bawah lembaga presiden. Hal itu menurutnya sesuai dengan pasal 58 sampai 60 UU PDP. Ia menuturkan lembaga tersebut bertanggung jawab kepada presiden sebagai pengejawantahan sistem presidensial di Indonesia. 

Johnny mengatakan, UU PDP merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, rekan-rekan sektor privat, dam penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk terus ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan UU PDP. 

"Menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia. Mari bersama-sama kita hadirkan ruang digital yang aman di Indonesia agar Indonesia makin digital," tuturnya. 

Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

3 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

4 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


CekFakta #176 Mengawal Janji UU Perlindungan Data Pribadi

7 jam lalu

CekFakta #176 Mengawal Janji UU Perlindungan Data Pribadi

Sudah sepekan ini, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara resmi diseahkan


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

3 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

3 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.