UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra V Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan hari ini, 20 September 2022, merupakan tonggak sejarah baru sektor digital di Indonesia. Hal itu karena pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni Undang-undang Perlindungan Data Pribadi alias UU PDP

"Sejak disampaikan rancangan UU PDP pada 24 Januari 2020 lalu oleh presiden kepada ketua DPR RI, kami telah bahu membahu menyelesaikan sebanyak 371 daftar invetarisasi masal atau DIM," tutur Johnny G. Plate dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 20 September 2022. 

Panitia kerja RUU PDP Komisi 1 DPR RI, rancangan UU PDP telah disetujui untuk disahkan pada sidang paripurna yang hari ini tah dilaksanakan. Panjangnya pembahasan yang dilalui menurutnya demi menghasilkan undang-undang yang substantif dan komperhensif. 

"Belum tentu dia sempurna namun terus akan disempurnakan sejalan dengan perjalanan waktu perkembangan teknologi dan perubahan di masyarakat," ucapnya. 

Ia menjelaskan UU PDP disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat. Jadi, UU PDP berlaku pada seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat baik perseorangan maupun korporasi, pihak pemerintah dan swasta. Khususnya untuk institusi yang mengoperasikan layanannya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual. Di antaranya hak subyek data pribadi atau hak orang perseorangan, ketentuan pemrosesan data pribadi, kewajiban dalam pengendali dan prosesor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta pengenaan sanksi. 

Adapun lembaga Perlindungan Data Pribadi, kini berada langsung di bawah lembaga presiden. Hal itu menurutnya sesuai dengan pasal 58 sampai 60 UU PDP. Ia menuturkan lembaga tersebut bertanggung jawab kepada presiden sebagai pengejawantahan sistem presidensial di Indonesia. 

Johnny mengatakan, UU PDP merupakan langkah awal dari pekerjaan panjang untuk menghadirkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, rekan-rekan sektor privat, dam penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk terus ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan UU PDP. 

"Menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia. Mari bersama-sama kita hadirkan ruang digital yang aman di Indonesia agar Indonesia makin digital," tuturnya. 

Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Rapat dengan KPK, Anggota DPR: Kasus Formula E Anies Baswedan akibat Musim Politik

20 menit lalu

Rapat dengan KPK, Anggota DPR: Kasus Formula E Anies Baswedan akibat Musim Politik

Anggota Komisi Hukum DPR mencontohkan kasus pengusutan Formula E yang kerap disandingkan dengan Anies Baswedan saat rapat dengan KPK.


Anggota DPR Tanya Firli Bahuri Soal Isu KPK Ingin Tersangkakan Seseorang

1 jam lalu

Anggota DPR Tanya Firli Bahuri Soal Isu KPK Ingin Tersangkakan Seseorang

Politikus Partai Demokrat bertanya ke Ketua KPK Firli Bahuri soal kabar komisi antirasuah ingin mentersangkakan seseorang dan mundurnya Fitroh.


Gus Muhaimin Minta Pers Indonesia Terus Hadirkan Informasi Terpercaya

2 jam lalu

Gus Muhaimin Minta Pers Indonesia Terus Hadirkan Informasi Terpercaya

Perusahaan pers diminta memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya


Setjen DPR RI Inisiasi Penggunaan E-Katalog

3 jam lalu

Setjen DPR RI Inisiasi Penggunaan E-Katalog

Kegiatan sosialisasi akan menjadi pendorong semangat agar dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2023


Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Agung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

4 jam lalu

Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Agung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Jhonny ikut hadir di acara ini bersama Jokowi. Saat Jokowi berpidato, Johnny tampak duduk di samping Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Johnny G. Plate Batal Diperiksa Kejaksaan Agung Hari Ini

6 jam lalu

Johnny G. Plate Batal Diperiksa Kejaksaan Agung Hari Ini

Kejaksaan Agung batal memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate hari ini. Pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS ini akan dijadwal ulang.


Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

1 hari lalu

Panggil Johnny G. Plate di Kasus BTS BAKTI, Kejaksaan: Tidak Bisa Diwakilkan

Menkominfo Johnny G. Plate bakal diperiksa penyidik Kejagung dalam kaitan kasus dugaan korupsi BTS Bakti


Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

1 hari lalu

Kejaksaan Agung Panggil Johnny G. Plate di Kasus Korupsi BTS BAKTI

Kejaksaan Agung akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di kasus korupsi proyek BTS 4G.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

1 hari lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Perlunya Budaya Jaga Data Pribadi

1 hari lalu

Perlunya Budaya Jaga Data Pribadi

Tumbuhkan budaya menjaga data pribadi untuk mencegah terjadinya kebocoran data yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.