UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan DPR, Menkominfo Sebut 8 Manfaat bagi Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra V Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan sejumlah keuntungan yang dapat didapat Indonesia dari disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi UU dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Selasa, 20 September 2022. 

"Hari ini merupakan momentum bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh berbagai lembaga negara, penegak hukum, sektor usaha, ekosistem, platform dan media sosial, serta segenap elemen masyarakat," kata Johnny di ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta Selasa, 20 September 2022.

Johnny menjelaskan, keuntungan adanya UU PDP ini pertama akan menjadi tonggak sejarah kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital. 

"Lebih dari itu UU PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi, baik publik maupun privat, swasta," kata Johnny.

Kedua, dari sisi hukum,  kata dia, UU PDP sebagai payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai dan berorientasi ke depan. UU ini akan memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.

Ketiga, dalam biang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran aturan baru ini akan mendorong reformasi praktek data pribadi di seluruh pengendali data pribadi baik di sektor pemerintahan maupun swasta untuk menghormati hak subjek data pribadi, mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan keseluruhan kewajiban perlindungan data pribadi 

"In termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan khususnya anak dan penyandang disabilitas," kata politikus Parta Nasdem itu.

Keempat, dari sisi ekonomi dan bisnis, pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan data pribadi dalam UU PDP tidak dipandang sebagai beban melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai.

Selanjutnya: UU PDP Disebut Akan Menghormati Hak Asasi 

"Pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global," ujar Johnny.






BPKN Minta OJK Bikin Aturan Lebih Rinci Akses Data Pribadi Fintech

8 hari lalu

BPKN Minta OJK Bikin Aturan Lebih Rinci Akses Data Pribadi Fintech

BPKN meminta untuk membuat aturan lebih rinci terkait kerangka kerja persetujuan akses data pribadi untuk fintech.


Apa itu Karbon Biru untuk Antisipasi Pemanasan Global?

10 hari lalu

Apa itu Karbon Biru untuk Antisipasi Pemanasan Global?

Karbon biru upaya antisipasi dampak pemanasan global belakangan ini. Apakah itu karbon biru, mengapa begitu penting?


Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

12 hari lalu

Keamanan Siber Bukan Mandat di DEWG G20

Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20, Mira Tayyiba mengatakan keamanan siber bukan menjadi mandat dalam ekonomi digital.


Komentar Menkominfo Saat Naik Mobil Listrik di KTT G20

13 hari lalu

Komentar Menkominfo Saat Naik Mobil Listrik di KTT G20

Menkominfo Johnny G Plate mendapat kesempatan untuk naik mobil listrik saat bersiap menghadiri acara KTT G20 Bali.


Sinyal Nihil Komunike di G20, Johnny Plate: Tim Sedang Bekerja

14 hari lalu

Sinyal Nihil Komunike di G20, Johnny Plate: Tim Sedang Bekerja

Sinyal tidak tercapainya komunike dalam KTT G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


Bjorka Kembali Muncul, Diduga Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina

17 hari lalu

Bjorka Kembali Muncul, Diduga Bocorkan 44 Juta Data MyPertamina

Bjorka diduga membocorkan 44,237,264 data milik aplikasi MyPertamina.


Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

26 hari lalu

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.


Sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi, Kadin: Harus Dipahami Seluruh Pengusaha

30 hari lalu

Sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi, Kadin: Harus Dipahami Seluruh Pengusaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).


Grup Goto Klaim Ekosistem Digitalnya Telah Berkontribusi 2 Persen terhadap PDB Indonasia

30 hari lalu

Grup Goto Klaim Ekosistem Digitalnya Telah Berkontribusi 2 Persen terhadap PDB Indonasia

CEO dan pendiri merek parfum asal Indonesia HMNS, Rizky Arief Dwi adalah salah satu pegiat UMKM yang mengikuti program yang diselenggarakan Grup GoTo.


Kominfo Targetkan Lembaga Otoritas PDP Terbentuk 6 Bulan Lagi

31 hari lalu

Kominfo Targetkan Lembaga Otoritas PDP Terbentuk 6 Bulan Lagi

Usai pengesahan UU PDP, Kementerian Kominfo menargetkan lembaga otoritas PDP segera terbentuk dalam waktu enam bulan.