Permintaan AKPSI itu juga sangat tidak tepat waktunya. Jika para bupati tersebut meminta pungutan setelah harga TBS kembali normal, kata dia, mungkin masih bisa dipertimbangkan.
"Tidak tepat waktunya Pak Bupati, sangat tidak tepat waktunya Pak Ketua. Jika nanti setelah kembali normal bapak mengajukan seperti ini mungkin dapat dipertimbangkan," ucap Gulat.
Ia juga menilai permintaan itu tak tepat disampaikan ke pemerintah pusat karena yang harus diajak bicara adalah petani atau Apkasindo. Jika berbicara dengan pemerintah pusat, kata dia, seharusnya para bupati mendorong strategi yang diusulkan para ahli seperti penurunan beban ekspor.
Di saat seperti sekarang, Gulat menuturkan, seharusnya para bupati ikut prihatin mendorong pemerintah menyelesaikan masalah dengan cara komprehensif, misalnya dengan mengurangi beban-beban berupa pungutan ekspor dan bea keluar.
Baca: Bos Pertamina Cerita Dilema Naikkan Harga Pertamax: Ada Kemungkinan Shifting ke Pertalite
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
