Beleid yang berlaku pada 1 Maret 2022 itu mengatur tanda kepesertaan BPJSKesehatan menjadi syarat bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli tanah dan bangunan, membuat surat izin mengemudi (SIM), membuat surat tanda nomor kendaraan (STNK), sampai surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Bahkan, tanda kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat pelaksanaan ibadah haji dan umrah hingga kegiatan pendidikan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menduga pemberlakuan sistem kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk pelbagai keperluan berkaitan dengan rencana pemerintah menekan defisit keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut. BPJS Kesehatan diperkirakan akan kembali mengalami defisit setelah pandemi berakhir.
“Akan terjadi rebound pembayaran jaminan. Ini yang harus diantisipasi,” kata Timboel kemarin.
Inpres itu, kata Ghufron adalah salah satunya upaya menambah kepesertaan.
"Yang sangat strategis dan penting untuk mengingatkan agar masyarkat tidak lupa, bahwa kepersertaan BPJS Kesehatan itu sifatnya wajib," kata dia.
HENDARTYO HANGGI
BACA: 8 Layanan Publik yang Mengharuskan Memiliki BPJS Kesehatan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
