3. Cina Protes Eksplorasi di Laut Natuna
Pemerintah Cina secara resmi mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah gugusan pulau tepi Laut Cina Selatan, atau yang sejak 2017 disebut Laut Natuna. Akan tetapi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan bahwa kegiatan operasional di Laut Natuna dilakukan di wilayah teritorial Indonesia. Operasional hingga kini berjalan dengan aman dan lancar.
Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengatakan, operasional di wilayah tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada. SKK Migas hingga kini belum mendapatkan pernyataan resmi dari Cina terkait dengan protes atas kegiatan operasional hulu migas di wilayah Natuna. “Operasional kami sesuai dengan wilayah teritorial negara kita. Bahkan juga dengan pengawalan TNI Angkatan Laut,” ujar Julius, Jumat, 3 Desember 2021.
Selain TNI Angkatan Laut, pengawalan juga dibantu Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bercerita kalau kapal penjaga pantai Cina juga kerap lalu lalang di sekitar lokasi eksplorasi, bahkan mengelilingi. Akan tetapi, Bakamla memastikan kegiatan eksplorasi ini tetap berjalan sesuai rencana, dimulai awal Juni dan berakhir November ini. “Kita sudah satu poin menang, dalam tanda kutip, tugas kami dan TNI Angkatan Laut mengawal,” kata Aan Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 22 Desember 2021.
4. Kisruh Masalah Gaji di Pertamina
Lalu menjelang akhir tahun ini, ada sejumlah pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB mengancam bakal mogok kerja selama 10 hari, dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Sedikitnya terdapat lima alasan untuk mogok kerja, salah satunya karena diabaikannya tuntutan mereka kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan sosok yang lebih baik.
Alasan ini disampaikan dalam surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 17 Desember 2021 yang diteken Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderakl Sutrisno. Meski demikian, Arie belum merinci berapa banyak anggota federasi yang bakal ikut aksi mogok kerja ini. "Nanti akan disampaikan juru bicara federasi," kata Arie saat dihubungi, Senin, 20 Desember 2021.
Di sisi lain, mogok ini dikabarkan terjadi karena ada rencana manajemen memotong gaji karyawan. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman hanya menjelaskan bahwa manajemen sedang mengkaji program bernama Agile Working dalam rangka beradaptasi menyambut post-pandemi, tapi belum dijalankan. “Masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak," kata dia, 23 Desember.
Tapi belakangan, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan rencana pemotongan gaji karyawan di tubuh perusahaan batal diterapkan. Nantinya, penjelasan lebih rinci mengenai kebijakan ini akan disampaikan oleh direksi. "Ya (pemotongan batal), bisa nanya ke direksi saja. Pengarahan kami sudah jelas," kata Ahok saat dihubungi, Jumat, 24 Desember 2021.
Baca Juga: Prediksi Kedatangan Internasional Melonjak Awal 2022, Luhut Siapkan Skenario
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
