Di sisi pinjaman luar negeri, tulis Kemenkeu, pemerintah memanfaatkan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien, konversi pinjaman ke pinjaman dengan biaya murah dan risiko yang rendah. "Serta melakukan debt swap, yaitu membayar utang dengan cara menukarnya menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi perhatian negara donor."
Pemerintah menegaskan bahwa saat ini tengah berfokus pada sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun begitu, kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian karena infrastruktur Indonesia masih relatif tertinggal dari Negara lain.
Agar tak terlalu membebani APBN, maka pemerintah terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan kreatif dan inovatif melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta blended financing. Namun begitu, pemerintah tetap memantau berbagai faktor risiko yang perlu diwaspadai.
Sejumlah faktor risiko tersebut mulai dari akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata hingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, munculnya virus Corona varian Delta dan masih fluktuatifnya kasus Covid-19 yang berkorelasi kuat terhadap perkembangan ekonomi yang masih terus bergejolak.
Selain itu ada kebijakan normalisasi moneter negara maju juga menjadi perhatian market secara global, termasuk beberapa isu lainnya antara lain kenaikan suku bunga di tengah peningkatan inflasi, risiko rencana kenaikan debt ceiling di AS, risiko stabilitas sektor keuangan Cina akibat isu gagal bayar perusahaan real estate terbesar kedua di Cina, Evergrande.
Adapun hingga Agustus 2021, Kemenkeu mencatat penerimaan pajak negara telah mencapai Rp 741,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat total belanja mencapai Rp 1.560,8 triliun. Defisit APBN pada Agustus 2021 pun tercatat mencapai Rp 383,2 triliun, atau setara dengan 2,32 persen dari PDB Indonesia.
Dalam penjelasannya, Kemenkeu menyebutkan, tambahan alokasi belanja vaksin, penambahan fasilitas kesehatan dan dukungan sosial berasal dari penggunaan cadangan serta refocusing dan realokasi belanja kementerian. "Sehingga pemerintah tidak memperlebar defisit. Bahkan defisit nominal direncanakan berada di bawah target APBN."
