Jamiat menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dana desa menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi penyaluran dana desa.
Ia merinci dari total 434 kab/kota sebanyak 20 kab/kota belum menetapkan Perkada, 22 bupati/walikota belum menandatangani Surat Kuasa, 17.738 APBDes atau 23,66 persen dari total 74.961 APBDes belum ditetapkan, serta sebanyak 21.718 Perkades BLT belum diselesaikan atau setara dengan 28,79 persen dari total 74.961 desa.
“Di bulan Juni kita sudah bisa menyalurkan dana desa tahap III tapi kenyataannya masih ada 25-30 persen desa belum menyalurkan tahap I maupun II,” kata Jamiat.
Adapun upaya yang dilakukan Kemenkeu untuk mempercepat penyaluran dana desa 2021 adalah dengan menetapkan sejumlah regulasi diantaranya PMK 222/2020, SE Dirjen PK 2/2021, dan SE Dirjen PK 4/2021. Kemudian melakukan kunjungan untuk melakukan pemantasan terhadap 10 daerah di Jawa yang progres penyalurannya masih nol persen, mengirim surat kepada bupati/walikota penerima desa agar melaksanakan percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran dan desa maupun BLT Desa.
BACA: Kemenkeu Sebut Reformasi Perpajakan untuk Menurunkan Defisit APBN
