Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Australia Masuk Zona Resesi Ekonomi, Pertama dalam 29 Tahun

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Orang-orang berdiri dalam antrian di luar kantor Centrelink di Sydney saat pemberlakuan isolasi diri di Australia, 26 Maret 2020. REUTERS/Loren Elliott
Orang-orang berdiri dalam antrian di luar kantor Centrelink di Sydney saat pemberlakuan isolasi diri di Australia, 26 Maret 2020. REUTERS/Loren Elliott
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya sejak 29 tahun terakhir, Australia mengakhiri periode bebas resesi. Dilansir dari Bloomberg pada Rabu 3 Juni 2020, data dari The Reserve Bank of Australia (RBA) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto Australia telah turun 0,3 persen pada tiga bulan terakhir tahun 2019.

Penurunan PDB ini juga menjadi penurunan pertama dalam satu kuartal sejak tahun 2011. Angka konsumsi rumah tangga juga terpangkas 1,1 persen yang membuat angka PDB turun 0,6 persen.

Sementara itu, belanja negara Australia mengalami kenaikan 1,8 persen yang berkontribusi terhadap penambahan PDB Australia sebesar 0,3 persen. Adapun, nilai dolar Australia juga tergelincir pada posisi 69,46 sen AS setelah sebelumnya berada di angka 69,69 sen AS.

Hasil tersebut juga mengakhiri kondisi ekonomi Australia yang bebas resesi ekonomi setelah berhasil terhindar dari dampak krisis finansial yang dialami dunia pada 1997 dan 2008. Kontraksi ekonomi pada kuartal ini diperkirakan akan semakin dalam, dengan 600 ribu karyawan kehilangan pekerjaannya dan kegiatan ekonomi yang belum normal karena pandemi virus Corona.

The Reserve Bank of Australia telah menurunkan biaya pinjaman dengan target imbal hasil obligasi sebesar 0,25 persen. Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyuntikkan miliaran dolar untuk membantu tempat usaha dan keluarga yang terdampak pandemi ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur RBA Philip Lowe mengatakan, hal terpenting untuk mengatasi resesi ekonomi saat ini adalah mengembalikan usaha-usaha yang terdampak dan menggenjot konsumsi rumah tangga, serta menekan angka pengangguran. Menurutnya, dengan penurunan angka kasus positif di negara itu, beberapa sektor usaha dapat dibuka lebih cepat dari perkiraan.

“Meski begitu, pandemi ini akan memiliki efek jangka panjang terhadap perekonomian. Dalam beberapa waktu ke depan, perekonomian akan amat bergantung pada kepercayaan diri masyarakat dan pelaku usaha terhadap kondisi pandemi ini dan keuangan mereka,” jelas Lowe.

BISNIS 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur Kepri Tetapkan UMK, Upah Batam Tembus Rp 4.6 Juta

5 jam lalu

Bebeperapa pengunjung bersantai di Jembatan Barelang Kota Batam. (TEMPO.CO/Yogi Eka Sahputra)
Gubernur Kepri Tetapkan UMK, Upah Batam Tembus Rp 4.6 Juta

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2024.


Perbedaan Daging Sapi Australia dan Lokal

20 jam lalu

Ilustrasi daging sapi. Foto: Unsplash/PK
Perbedaan Daging Sapi Australia dan Lokal

Perbedaan daging sapi Australia dan lokal disebabkan oleh genetik, pakan, hingga kawasan peternakan.


Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 15.485, Indeks PMI Jadi Sentimen

23 jam lalu

Pegawai penukaran mata uang asing tengah menghitung uang dolar AS pecahan 100 dolar di Jakarta, Senin, 7 April 2023. Rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,10 persen atau 15 poin menjadi Rp15.185 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp15.170 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan
Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 15.485, Indeks PMI Jadi Sentimen

Nilai tukar rupiah ditutup menguat 25 poin ke level Rp 15.485 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat, 1 Desember 2023.


Kunjungan Wisman Hampir 9,5 Juta per Oktober 2023, BPS: Masih Lebih Rendah Dibandingkan sebelum Pandemi

23 jam lalu

Pengunjung melihat kawah dari kaldera Gunung Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu, 4 Juni 2023. TWA Ijen yang telah ditetapkan sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGG) itu ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara saat liburan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Kunjungan Wisman Hampir 9,5 Juta per Oktober 2023, BPS: Masih Lebih Rendah Dibandingkan sebelum Pandemi

BPS mencatat jumlah kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia menjadi yang terbanyak pada Oktober 2023 dengan 138,6 ribu kunjungan.


Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

1 hari lalu

Pekerja melakukan pengecatan menara jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 27 Juli 2023. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel melakukan pengecatan ulang Jembatan Ampera yang mulai memudar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera.


Sempat Melemah, Rupiah Masih Berpotensi Menguat Hari Ini

1 hari lalu

Petugas penukaran mata uang asing tengah menghitung uang pecahan 100 dolar Amerika di Jakarta, Kamis, 24 Desember 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis 5 poin atau 0,03 persen ke level 14.200. Tempo/Tony Hartawan
Sempat Melemah, Rupiah Masih Berpotensi Menguat Hari Ini

Nilai tukar rupiah sempat melemah kemarin. Namun hari ini berpotensi menguat.


Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

2 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

2 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 mendatang.


Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pertemuan BI, OJK, LPS dengan Menkeu Lebih Sering Dilakukan, Apa Alasannya?

Jokowi minta pertemuan antara Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala LPS dengan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian lebih sering dilakukan. Apa Alasannya?