TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Djoko Setijowarno, memandang, dari sisi transportasi, saat ini Kalimantan Timur paling siap menjadi ibu kota baru. Menurut Djoko, ketimbang dua provinsi lainnya yang menjadi bakal ibu kota, Kalimantan Timur telah memiliki akses jalan, bandara, hingga pelabuhan paling lengkap.
"Menurut saya pribadi, dari sisi transportasi, Kalimantan Timur paling siap dibanding Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pertama, Kalimantan Timur sudah memiliki jalan tol," ujar Djoko saat dihubungi pada Jumat, 2 Agustus 2019.
Jalan tol sepanjang 99,02 kilometer itu telah menghubungkan Balikpapan dan Samarinda. Adapun pembangunan jalan tol itu sudah dimulai sejak 2011. Sementara dua provinsi lainnya, menurut Djoko, sampai saat ini belum memiliki jalur bebas hambatan atau jalan dengan desain serupa.
Sedangkan ditilik dari sisi bandara, Djoko mengatakan Kalimantan Timur telah memiliki dua lapangan penerbangan komersial. Keduanya berada di Balikpapan dan Samarinda. Saat ini, bandara di Balikpapan, yaitu Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dipandang sudah memiliki panjang landasan pacu yang mumpuni untuk didarati pesawat berbadan lebar.
Terminal di bandara tersebut pun memungkinkan menampung pergerakan jutaan penumpang tiap tahun. Dibandingkan dengan dua provinsi lainnya, bandara di Balikpapan tampak paling siap menampung pergerakan penumpang dengan kapasitas tinggi.
"Kemudian, kalau dari sisi pelabuhan, akses jalan ke pelabuhan di Kalimantan Timur itu paling bagus," ujarnya.
Djoko mengatakan pemerintah tak perlu waktu lama membangun transportasi bila ibu kota ditetapkan di Kalimantan Timur. Ia memprediksi pekerjaan menggarap layanan transportasi akan kelar dalam waktu dua tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pengadaan fasilitas transportasi umum tergolong proyek pertama yang akan dikerjakan dalam membangun suatu kota. Menurut dia, pembangunan transportasi publik yang terlambat pada kota besar akan berakibat fatal.
"Anggarannya akan menjadi lebih mahal jika pembangunannya dilaksanakan belakangan," ujarnya, kemarin, 1 Agustus 2019.
Ia berharap ibu kota baru bisa menjadi contoh perencanaan awal pembangunan transportasi publik.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | EKO WAHYUDI
