Ibu Kota Baru, Bappenas: Transportasi Umum Dibangun di Awal

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre untuk menaiki kereta Moda Raya Terpadu (MRT) pada libur Lebaran 2019 di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, 7 Juni 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Warga antre untuk menaiki kereta Moda Raya Terpadu (MRT) pada libur Lebaran 2019 di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, 7 Juni 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan membangun fasilitas transportasi umum masuk dalam perencanaan awal suatu kota.

    "Jangan kita ulangi kesalahan yang kita lakukan sekarang, di mana kita baru sibuk mencari solusi publik transportasi ketika kota sudah padat dan lahan tidak tersisa untuk membangun apapun," kata Bambang dalam acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juli 2019.

    Dia mengungkapkan akan langsung membangun transportasi publik yang akan digunakan di ibu kota baru. "Jadi kota itu langsung ada publik transportasinya," ungkap Bambang.

    Menurutnya,  pembangunan transportasi publik yang terlambat pada kota besar akan jadikan anggarannya menjadi lebih  mahal, jika pembangunannya dilaksanakan belakangan. Sehingga, ia berharap ibu kota baru nantinya bisa menjadi contoh dalam perencanaan awal pembangunan transportasi publik.

    "Di sini semua akan menjadi mahal. Apakah itu MRT, LRT, ketika kita tidak membangunnya perencanaan di awal. Ini diharapkan intinya ibu kota akan menjadi suatu contoh," ujarnya.

    Bambang mengharapkan sistem transportasi publik di ibu kota baru nantinya harus ramah lingkungan. "Hemat bahan bakar, mudah-mudahan mobil listrik sudah dipakai, tentu harus di-support infrastruktur yang memadai," ungkap dia.

    Karena nantinya di ibu kota baru akan mengusung konsep green city yang sangat ramah lingkungan dengan menggunakan energi baru terbarukan seperti solar panel untuk gedung-gedung pemerintahan nantinya.

    "Lokasinya akan di Pulau Kalimantan, maka konsepnya tidak hanya sekadar garden city tapi forest city. Bagaimanapun Kalimantan adalah paru-paru dunia," ucap Bambang.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.