Menteri Hanif: UU Ketenagakerjaan Kita Kaku Seperti Kanebo Kering

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, asal Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan tidak lolos ke parlemen saat bertarung dalam Pemilu 2019. Petinggi PKB hanya Hanif Dhakiri yang berpeluang besar lolos ke Senayan namun kemungkinannya kecil. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri menyebutkan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman. Menurut dia, Indonesia membutuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, terutama yang mengarah kepada pasar kerja fleksibel dan perkembangan dunia saat ini.

Baca juga: Menaker Imbau THR Dibayarkan 2 Pekan Sebelum Lebaran

"Perkembangan dunia sekarang itu apa, yang sudah mengarah kepada pasar kerja yang lebih fleksibel. Nah sementara, UU [Undang-undang] dan regulasi ketenagakerjaan kita ini kaku seperti kanebo kering," katanya di Istana Negara, Senin 24 Juni 2019.

Hingga saat ini, dia mengakui pemerintah tengah mengkaji semua masukan dari pihak pengusaha dan buruh supaya aturan yang dihasilkan nanti bisa mengakomodasi kedua belah pihak. Apalagi, Hanif mengungkapkan banyak pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi sasaran uji materi (judicial review).

Sayangnya, pemerintah belum memiliki kerangka waktu yang jelas terkait target penyelesaian revisi UU Ketenagakerjaan. "Prinsipnya ASAP [as soon as possible]," tutur Hanif.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan investasi padat karya dan jaminan pensiun. Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mencontohkan relokasi investasi besar-besaran para pemain industri padat karya ke sejumlah negara antara lain Myanmar, Laos, Bangladesh, dan Vietnam.

Baca: Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Lebaran, Apa Isinya?

Padahal, lanjutnya, secara ekonomi Indonesia membutuhkan investor industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal yang masih berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah. Fenomena relokasi investasi ini diakui Hariyadi dipengaruhi oleh regulasi di Indonesia yang masih terkotak-kotak sehingga menimbulkan ketidakpastian secara hukum.

Baca berita ketenagakerjaan lainnya di Tempo.co

BISNIS

 





Rupiah Menguat 30 Poin di Level Rp 15.117 per Dolar AS

22 jam lalu

Rupiah Menguat 30 Poin di Level Rp 15.117 per Dolar AS

Rupiah menguat 30 poin di level Rp 15.117 per dolar AS dalam perdagangan Rabu, 8 Februari 2023


Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

1 hari lalu

Jokowi Yakini IPK Tak Pengaruhi Investasi: Pemodal Lihat Untung Gede atau Enggak

Jokowi meyakini anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 202 tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia.


Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

2 hari lalu

Program Kerja Sama SMK dan Industri, Investasi Capai Rp 2,3 Triliun

Nilai ajuan investasi industri SMK yaitu mencapai Rp 2,3 triliun.


Bahlil: Etos dan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Kurang

2 hari lalu

Bahlil: Etos dan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia Kurang

Bahlil Lahadalia mengatakan tenaga kerja Indonesia belum bisa diandalkan untuk bekerja di perusahaan berstandar internasional


Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

2 hari lalu

Bahlil: Buka Lapangan Pekerjaan Tak Semudah Mencari Investasi

Menteri Modal Bahlil Lahadalia menyebut membuka lapangan pekerjaan baru utamanya pada perusahaan yang memiliki investasi asing tidaklah mudah.


Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Geram Perkara Tepung Ikan, Buwas Maklumat Perang Lawan Mafia Beras

Jokowi yang geram lantaran Indonesia menjadi negara importir tepung ikan terbesar. Padahal Indonesia adalah eksportir nomor satu ikan tuna, cakalang,


Pertumbuhan Investasi Tak Berbanding Lurus dengan Lapangan Kerja, Ini Penjelasan Bahlil

2 hari lalu

Pertumbuhan Investasi Tak Berbanding Lurus dengan Lapangan Kerja, Ini Penjelasan Bahlil

Bahlil Lahadalia menyebut, tingginya nilai investasi yang masuk ke Indonesia tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal.


Menteri Bahlil Catat Sektor UMKM Tahun 2022 Serap Tenaga Kerja 7 Juta Orang

2 hari lalu

Menteri Bahlil Catat Sektor UMKM Tahun 2022 Serap Tenaga Kerja 7 Juta Orang

Bahlil Lahadalia menyebut, serapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2022 mencapai 7.608.201 orang.


UNDP: 9 dari 10 Negara Alami Kemunduran Pembangunan Manusia

3 hari lalu

UNDP: 9 dari 10 Negara Alami Kemunduran Pembangunan Manusia

UNDP mengungkapkan lebih dari 90 persen negara mengalami penurunan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2020 dan 2021.


Sukuk Bi Al-Istitsmar CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali dari Penawaran pada 2023

6 hari lalu

Sukuk Bi Al-Istitsmar CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali dari Penawaran pada 2023

CIMB Niaga Finance berhasil menerima permintaan berlebih (oversubscribed) sebanyak 4,6 kali dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I pada tahun 2023.