Menteri Hanif: UU Ketenagakerjaan Kita Kaku Seperti Kanebo Kering

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, asal Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan tidak lolos ke parlemen saat bertarung dalam Pemilu 2019. Petinggi PKB hanya Hanif Dhakiri yang berpeluang besar lolos ke Senayan namun kemungkinannya kecil. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri menyebutkan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan zaman. Menurut dia, Indonesia membutuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, terutama yang mengarah kepada pasar kerja fleksibel dan perkembangan dunia saat ini.

Baca juga: Menaker Imbau THR Dibayarkan 2 Pekan Sebelum Lebaran

"Perkembangan dunia sekarang itu apa, yang sudah mengarah kepada pasar kerja yang lebih fleksibel. Nah sementara, UU [Undang-undang] dan regulasi ketenagakerjaan kita ini kaku seperti kanebo kering," katanya di Istana Negara, Senin 24 Juni 2019.

Hingga saat ini, dia mengakui pemerintah tengah mengkaji semua masukan dari pihak pengusaha dan buruh supaya aturan yang dihasilkan nanti bisa mengakomodasi kedua belah pihak. Apalagi, Hanif mengungkapkan banyak pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi sasaran uji materi (judicial review).

Sayangnya, pemerintah belum memiliki kerangka waktu yang jelas terkait target penyelesaian revisi UU Ketenagakerjaan. "Prinsipnya ASAP [as soon as possible]," tutur Hanif.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan investasi padat karya dan jaminan pensiun. Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mencontohkan relokasi investasi besar-besaran para pemain industri padat karya ke sejumlah negara antara lain Myanmar, Laos, Bangladesh, dan Vietnam.

Baca: Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Lebaran, Apa Isinya?

Padahal, lanjutnya, secara ekonomi Indonesia membutuhkan investor industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal yang masih berlatar belakang pendidikan SMP ke bawah. Fenomena relokasi investasi ini diakui Hariyadi dipengaruhi oleh regulasi di Indonesia yang masih terkotak-kotak sehingga menimbulkan ketidakpastian secara hukum.

Baca berita ketenagakerjaan lainnya di Tempo.co

BISNIS

 





Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

3 jam lalu

Kisah CEO Pluang Jatuh Bangun Buka Peluang Investasi Bagi Masyarakat Indonesia

Claudia Kolonas, pendiri sekaligus CEO Pluang bukan sosok yang asing di industri keuangan non-bank di Indonesia. Simak profil lengkapnya berikut ini.


Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

7 jam lalu

Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

Bahlil Lahadalia menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi adalah faktor yang sangat mempengaruhi investor menanamkan modal.


Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

1 hari lalu

Pembangunan Bendungan Manikin Rp 1,9 Triliun Ditargetkan Rampung Awal 2024

Pembangunan Bendungan Manikin di Desa Kuaklalo, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT ditargetkan rampung pada awal tahun 2024.


Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

2 hari lalu

Kaesang Pangarep Cerita Bertemu Lo Kheng Hong, Siapakah Pak Lo Ini?

Kaesang Pangarep menceritakan pernah bertemu Lo Kheng Hong pada 2019. Siapakah sosok yang akrab disapa Pak Lo ini?


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

4 hari lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan Sarankan Masyarakat Investasi Ketimbang Menabung

Aidil mengatakan resesi akan membuat tabungan masyarakat di bank tergerus tingginya inflasi.


Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

5 hari lalu

Kompendium Bali Dorong Investasi Berkelanjutan, Bisa untuk Lawan yang Gugat RI di WTO?

Pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi, dan industri di Bali pada 22-23 September 2022 menghasilkan kesepakatan baru yaitu Bali Compendium (Kompendium Bali), yang terdiri atas lima poin.


Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

5 hari lalu

Kaesang, Youtuber Kevin Hendrawan dan Samuel Sekuritas Luncurkan Saham Rakyat Pro

Kaesang Pangarep, Youtuber Kevin Hendrawan dan PT Samuel Sekuritas meluncurkan aplikasi Saham Rakyat versi pro.


Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

5 hari lalu

Ancaman Resesi Global, RI Dianggap Bisa Ambil Peluang Tarik Investor

Apindo meminta pemerintah menciptakan kebijakan fiskal dan makro prudential yang responsif untuk menanggulangi dampak resesi global.


Bahlil Klaim Masalah Investasi Mangkrak Nyaris Selesai, Tinggal Rp 100 Triliun Belum Terealisasi

6 hari lalu

Bahlil Klaim Masalah Investasi Mangkrak Nyaris Selesai, Tinggal Rp 100 Triliun Belum Terealisasi

Bahlil sempat tak yakin dapat menyelesaikan 100 persen investasi mangkrak yang sudah dia petakan sejak menjabat pada 2019.


Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

7 hari lalu

Bahlil Sebut dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang Dicabut, 90 Sudah Dipulihkan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari 2.078 izin usaha pertambangan atau IUP yang dicabut, ada 700 perusahaan yang menyatakan keberatan.