Evaluasi Total Kebun Sawit, Darmin: Mau Punya Neneknya, Kami Cek

Petani kelapa sawit membawa hasil panen kelapa sawit di tengah banjir luapan Sungai Kampar di Desa Kualu Kabupaten Kampar, Riau, Ahad, 9 Desember 2018. Petani mengeluhkan banjir membuat proses panen kelapa sawit tidak maksimal karena butuh tenaga ekstra untuk membawa sawit melalui banjir. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
mempercepat proses evaluasi seluruh perizinan kebun sawit yang ada di Indonesia. Upaya ini bertujuan agar tata kelola industri sawit Indonesia bisa sesuai dengan tuntutan dunia internasional seperti keberlanjutan lingkungan dan rantai pasok yang jelas.

Simak: Lobi Soal Sawit, Luhut Terbang ke Polandia Pekan Depan

"Kami diberi waktu tiga tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Desember 2018.

Darmin menyebut pemerintah bakal mengecek satu per satusurat izin lahan kebun sawit, entah itu 1 hektare milik perorangan maupun 100 ribu hektare milik konglomerat."Semua, bukan hanya hutan, tapi semua kebun, mau di punya neneknya, tetap kami cek."

Upaya ini telah tertuang jelas dalam kebijakan moratorium pemberian izin lahan sawit yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 19 September 2018. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi
Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Untuk diketahui, persoalan kebun sawit di Indonesia ini telah menyulut perdebatan yang cukup panjang antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia internasional. Kebun sawit di Indonesia dianggap berkontribusi pada deforestasi dan kebakaran hutan pada saat proses pembukaan lahan. Selain itu, banyak lahan sawit ditenggarai masuk pada areal hutan lindung yang seharusnya dijadikan perkebunan.

Puncaknya yaitu saat Uni Eropa berencana melarang minyak sawit Indonesia masuk ke kawasan tersebut. Alasannya yaitu pada masalah deforestasi tersebut. Pemerintah melobi Uni Eropa sehingga larangan itu ditunda hingga 2030.

Darmin menyebut, selain perizinan, pemerintah juga bakal memantau kewajiban penyediaan 20 persen lahan perkebunan untuk kebun plasma petani. Aturan 20 persen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. "Kalau ada yang belum, nah kenapa? berarti ada pelanggaran," kata dia.

Nantinya, data-data hasil evaluasi tersebut akan dikumpulkan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan yang ada. "Nanti kami umumkan secara bertahap," ujarnya. Pemerintah, kata Darmin, serius untuk membenahi tata kelola kelapa sawit ini agar tidak lagi menjadi bulan-bulanan dunia internasional.






Gapki: Kebutuhan Sawit Naik, Produksi Jalan di Tempat

16 jam lalu

Gapki: Kebutuhan Sawit Naik, Produksi Jalan di Tempat

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan saat ini permintaan akan kelapa sawit sedang naik tapi produksi justru masih stagnan.


Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

17 jam lalu

Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk. Petani sawit minta subsidi.


Yakin Indonesia pada 2045 Stop Impor Bahan Bakar Fosil, Ini Hitungan Luhut

8 hari lalu

Yakin Indonesia pada 2045 Stop Impor Bahan Bakar Fosil, Ini Hitungan Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pada tahun 2045, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar fosil.


Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir Lama di Indonesia, Gapki: Kalau Ada Keperluan Gimana?

11 hari lalu

Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir Lama di Indonesia, Gapki: Kalau Ada Keperluan Gimana?

Gapki menyoroti rencana pemerintah merevisi PP No 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan Pengolahan SDA.


Biodiesel B35 Dipakai Mulai 1 Februari 2023, Ini Pertimbangan ESDM

20 hari lalu

Biodiesel B35 Dipakai Mulai 1 Februari 2023, Ini Pertimbangan ESDM

ESDM menegaskan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35 persen (B35) mulai berlaku 1 Februari 2023.


Kasus Surya Darmadi, Walhi: Korupsi Berdampak Buruk bagi Lingkungan

33 hari lalu

Kasus Surya Darmadi, Walhi: Korupsi Berdampak Buruk bagi Lingkungan

Kasus Korupsi Surya Darmadi merupakan pengembangan kasus mantan Bupati Indragiri Hulu Riau, Raja Thamsir.


Pemerintah Akan Luncurkan Campuran Solar B35 pada Januari 2023

35 hari lalu

Pemerintah Akan Luncurkan Campuran Solar B35 pada Januari 2023

BPDPKS akan mendanai program solar B35 ini dan mengucurkannya kepada pengusaha biodiesel di dalam negeri.


BPDPKS: Subsidi Peremajaan Sawit Rakyat Tersalurkan Rp 923 Miliar pada 2022

35 hari lalu

BPDPKS: Subsidi Peremajaan Sawit Rakyat Tersalurkan Rp 923 Miliar pada 2022

BPDPKS mencatat terjadi peningkatan penyaluran dana untuk program peremajaan sawit rakyat sejak 2016.


Jokowi ke Pemimpin Eropa: Jangan Dikte ASEAN, Menganggap Standar Anda Lebih Baik

43 hari lalu

Jokowi ke Pemimpin Eropa: Jangan Dikte ASEAN, Menganggap Standar Anda Lebih Baik

Jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Jokowi mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan.


RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

57 hari lalu

RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

RSPO akan mendemonstrasikan bagaimana produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit bisa menjadi kontributor penting untuk komitmen energi bersih.