TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tetap jalankan ekspor pasir laut. Dia menilai pernyataan juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, soal kelanjutan tambang hasil sedimentasi di laut menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan.
"Kalau KKP ini tetap mau meneruskan pengerukan sedimentasi pasir laut, sebenernya menjelaskan secara terang bagaimana perilaku kapitalistiknya negara ini, khususnya pemangku kebijakannya," jelas Susan saat dihubungi Tempo pada Ahad sore, 29 September 2024.
Menurutnya, pernyataan KKP tentang kelanjutan ekspor pasir laut, hanya mewakilkan kepentingan investasi. "Dan juga dia (pemerintah) kepentingan yang didorong itu tetap kepada kepentingan investasi, tapi bukan kepentingan rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, Susan mengkritik keras pemerintah yang bertindak semena-mena terhadap kebijakan yang dibuat. Seharusnya, kata dia, peraturan pemerintah dibuat untuk mewakilkan rakyat yang terdampak penambangan pasir laut.
"Karena kalau kemudian memang mereka (KKP) masih menjadi kapal besarnya nelayan, seharusnya mereka mendengarkan dari kawan-kawan nelayan. Bagaimana beratnya kalau kebijakan ini masih terus dilakukan gitu," kata Susan.
Dia meminta KKP agar berbicara jujur kepada masyarakat, terkait aktor yang melatarbelakangi kelanjutan ekspor pasir laut. Susan mengatakan, KKP sebagai instansi pemerintah dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat.
"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP harus mulai jujur ini sebenarnya pesanan siapa gitu, sampai kemudian KKP sedemikian semangat gitu ya, sampai tidak mau mendengarkan gitu," tutur dia.
Susan menduga adanya usulan tentang penundaan tambang pasir laut bakal ditolak oleh KKP. Menurutnya, bentuk penolakan itu sudah terbaca oleh Kiara, sejak adanya usulan penundaan yang disampaikan Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Sudah ketahuan sih memang bakalan tetap kekeh gitu ya, karena memang tadi dia, ya paket pesananlah gitu yang kemudian susah untuk dibongkar, kata Susan.
Sebelumnya, KKP memastikan tetap melakukan ekspor pasir laut. Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menegaskan tidak akan menunda ekspor pasir laut seperti usulan yang muncul di tengah masyarakat.
"Kami akan jalan terus. Ya kalau ditunda, siapa yang menunda? Kalau kami kan sesuai dengan aturan main," kata juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.
Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo sebagai atasan Menteri Trenggono, menyatakan menunda atau membatalkan izin ekspor pasir laut, itu akan ditunda. "Tapi kan selama ini cuma omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun dampak sosial-ekonomi.
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api
