Cukai Rokok Batal Naik, Apa Hubungannya dengan BPJS Kesehatan?

Bea Cukai Malang lakukan penindakan terhadap rokok ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembatalan cukai rokok tidak akan mempengaruhi program Jaminan Kesehatan Nasioal yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program tersebut, kata dia, tak tergantung tarif cukai rokok.

Baca: Jokowi Batalkan Kenaikan Cukai Rokok, YLKI: Hal yang Ironis

"Program kesehatan tidak tergantung harga cukai rokok. Itu tergantung kepada anggaran pemerintah secara keseluruhan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 6 November 2018. Pemerintah telah menganggarkan lima persen dari APBN khusus untuk program kesehatan.

Terkait dengan pembiayaan defisit BPJS Kesehatan, JK mengatakan pembatalan kenaikan tarif cukai rokok juga tidak akan berpengaruh. Cukai rokok akan masuk kepada pendapatan pemerintah sebelum disalurkan kepada BPJS. "Pemerintah masih bisa (menangani)," katanya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pembatalan kenaikan tarif cukai rokok bisa berdampak buruK terhadap BPJS. "Pembatalan itu akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan akan semakin 'bleeding' dari sisi finansial," katanya melalui pesan tertulis, Sabtu, 3 November 2018.

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun depan. Pemerintah juga akan menunda penggabungan kelompok cukai. Struktur cukai hasil tembakau 2019 tetap mengikuti ketentuan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menjelaskan secara spesifik alasan pembatalan kenaikan tarif cukai rokok. Dia hanya mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan evaluasi dan masukan dari peserta rapat di Istana Bogor pada Jumat, 2 November 2018.

Keputusan ini sangat berbeda dengan beberapa tahun terakhir. Sejak 2015, pemerintah selalu menaikkan tarif cukai rokok 10-15 persen setiap tahun.

JK mengatakan pembatalan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2019 ditujukan untuk menjaga stabilitas menjelang pemilihan umum. Kebijakan seperti ini, menurut JK, lazim diambil pemerintah, siapa pun pemimpinnya.

Pemerintah biasanya tidak akan menaikkan harga komoditas seperti BBM dan listrik atau pajak sejak enam bulan sebelum pemilu. "Biasanya enam bulan sebelum pemilu tidak ada itu pergerakan. Demi stabilitas. Supaya jangan ribut masyarakat," kata dia.






BPJS Kesehatan Pantau Pemeriksaan Penunjang Peserta Prolanis JKN di Kepulauan Seribu

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Pantau Pemeriksaan Penunjang Peserta Prolanis JKN di Kepulauan Seribu

BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), khususnya penyakit Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi.


Perluas Akses Layanan Kesehatan, BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat Adat

1 jam lalu

Perluas Akses Layanan Kesehatan, BPJS Kesehatan Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat Adat

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan gugus pulau terluar dari Provinsi Sumatera Barat.


Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

2 jam lalu

Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah tetap berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terhadap tarif cukai rokok agar tidak menganggu kesejahteraan petani tembakau.


Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

2 jam lalu

Kepala Desa Sangian Bangga 97 Persen Warganya Terdaftar Program JKN

Menjadi peserta JKN adalah salah satu langkah pencegahan agar pada saat diserang penyakit secara tiba-tiba


BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

12 jam lalu

BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

BPJS Kesehatan membuka lowongan kerja penuh waktu atau full time.


Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

1 hari lalu

Apakah Iuran BPJS Kesehatan Terpengaruh oleh Kenaikan Tarif INA CBGs? Ini Penjelasan Direktur BPJS

Pemerintah tengah menghitung kenaikan tarif INA CBGs seiring implementasi KRIS. Lalu bagaimana dampaknya ke iuran BPJS Kesehatan nantinya?


Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

9 hari lalu

Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, Direktur RSUP Surakarta: 60 Persen Sudah Penuhi 12 Kriteria

RSUP Surakarta menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan uji coba kelas rawat inap standar untuk pasien dengan hak kelas 2 dan kelas 3.


Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

10 hari lalu

Inilah Daftar Perawatan Gigi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Perawatan gigi dan mulut yang ditanggung BPJS Kesehatan cukup banyak dan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan. Berikut daftarnya.


Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

10 hari lalu

Begini Cara Klaim Kacamata dengan BPJS Kesehatan

Cara klaim kacamata dengan menggunakan BPJS Kesehatan tidaklah sulit dan cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya.


Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

11 hari lalu

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 Serang

BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.