Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lobi Susi Pudjiastuti ke Jepang Agar Bea Masuk Ikan Turun

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Direktur Pelayanan & Fasilitas PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri (tengah) membagikan coklat kepada calon penumpang, di Terminal 3 Bandara  Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 21 April 2018.  PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola bandara Soekarno Hatta merayakan Hari Kartini di Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan mengangkat tema
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Direktur Pelayanan & Fasilitas PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri (tengah) membagikan coklat kepada calon penumpang, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 21 April 2018. PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola bandara Soekarno Hatta merayakan Hari Kartini di Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan mengangkat tema "Empowering Women in Digital Era". ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melobi Jepang untuk menurunkan bahkan menghapus bea masuk untuk produk perikanan Indonesia. Meski demikian, kementerian menyadari proses ini akan berlangsung panjang dan penuh proses.

"Kami memang terus lobi, tapi tentu tidak serta merta sekarang langsung jadi," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto saat ditemui dalam acara Safari Gemarikan dan Pasar Ikan Ramadhan di Mal Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Juni 2018.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Minta Jepang Turunkan Bea Masuk Perikanan RI

Dalam lobi ini, kata Rifky, Kementerian tetap memasang target minimal yaitu penurunan bea masuk, jika tidak bisa dihapuskan. Salah satu poin lobi yaitu dengan meyakinkan Jepang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara G20. "Jadi Indonesia ini sudah negara maju, bukan lagi terbelakang, termasuk soal penangkapan ikan," tuturnya.

Rifky menambahkan, Indonesia saat ini memang masih menikmati surplus perdagangan dengan Jepang. Jumlah produk perikanan Indonesia yang diekspor pun sebenarnya masih tergolong tinggi. Tapi Kementerian tetap ingin mengeruk celah dari pasar Jepang yang cukup besar. "Kami tetap ingin dominasi, termasuk di sana," tutur Rifky.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Upaya lobi saat ini telah dimulai dilakukan Susi. Rabu, 30 Mei 2018, Susi bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan itu, Susi berharap Indonesia diberikan fasilitas bea masuk produk perikanan sebagaimana yang telah diberikan Jepang kepada Thailand dan Vietnam. Menurut dia, rata-rata bea masuk 7 persen selama ini telah membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di Negeri Sakura itu.

Susi Pudjiastuti menjelaskan Indonesia pantas mendapatkan pembebasan tarif bea masuk ini mengingat Indonesia jauh lebih gencar dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan Vietnam dan Thailand. Ia berpendapat, jika Indonesia dibebaskan tarif bea masuk, manfaat bukan hanya dapat dinikmati pengusaha perikanan Indonesia, tetapi juga pengusaha Jepang yang berinvestasi pada industri pengolahan hasil laut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

32 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.


Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA
Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.